REGIONAL:
Suara.com - Amnesty International mengeluarkan peringatan kepada pemerintah Indonesia terkait maraknya larangan pengibaran bendera bajak laut dari serial anime populer One Piece menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI, 17 Agustus.
Melalui unggahan di platform X, organisasi HAM internasional ini menilai tindakan aparat yang menertibkan penggunaan bendera tersebut sebagai bentuk pengekangan kebebasan berekspresi.
"Beberapa orang menjadi sasaran pihak berwenang Indonesia karena mengibarkan bendera dari anime Jepang populer untuk menyampaikan ketidakpuasan terhadap pemerintah," tulis Amnesty International.
"Salah satu menteri bahkan mengatakan tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pengkhianatan," lanjut peringatan tersebut.
Mereka menegaskan, pemerintah seharusnya menghentikan penindasan terhadap kebebasan berekspresi dan lebih fokus pada penyelesaian akar keresahan publik yang mendorong fenomena ini.
Fenomena pengibaran bendera Jolly Roger ala One Piece memang menjadi perbincangan hangat di berbagai daerah.
Bendera ini kerap dipasang di rumah, jalanan, hingga dicat sebagai mural, memicu respons beragam dari pemerintah pusat maupun daerah.
Meski tidak ada larangan nasional yang tertulis secara eksplisit, sejumlah pemerintah daerah dan aparat keamanan mengambil langkah tegas untuk menurunkan bendera atau menghapus mural tersebut.
Respons Pemerintah dan Aparat di Berbagai Daerah
Pemerintah Kota Surabaya melakukan penertiban bendera dan mural One Piece di sejumlah pemukiman.
Wali Kota Eri Cahyadi menyebut langkah ini dilakukan secara persuasif, sembari mengimbau warga agar memprioritaskan Bendera Merah Putih pada momen kemerdekaan.
Tak jauh dari Surabaya, warga Malang menghapus lukisan logo One Piece di jalan setelah mendapat teguran dari aparat.
Di Batam, warga yang memasang bendera One Piece di bawah Bendera Merah Putih didatangi Kapolsek dan Lurah.
Bendera tersebut akhirnya diturunkan, dengan alasan tidak etis menyandingkan simbol negara dengan lambang yang maknanya belum jelas, terutama di bulan kemerdekaan.
Kejadian serupa terjadi di Sleman, Yogyakarta. Aparat meminta penghapusan dua mural One Piece di tembok, dengan alasan dianggap melecehkan lambang negara.
Penghapusan dilakukan langsung oleh warga menggunakan cat putih.
Sebuah video viral memperlihatkan warga Sragen, Jawa Tengah menghapus mural One Piece di jalan setelah didatangi aparat keamanan.
Ketua Karang Taruna setempat mengaku tidak ada niat buruk, namun tetap diminta menghapus mural tersebut.
Sikap Pejabat Tinggi Negara
Menteri Sekretaris Negara menegaskan bahwa ekspresi dan kreativitas warga tidak dilarang selama tidak mengganggu kesakralan Bendera Merah Putih.
Namun, dia mengingatkan bahwa bendera negara adalah lambang keniscayaan yang tidak boleh digantikan atau direndahkan.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, bahkan menduga fenomena ini sebagai upaya pihak tertentu yang ingin memecah belah bangsa, dengan menyebut adanya laporan intelijen terkait hal tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan juga mengimbau masyarakat agar tidak memprovokasi dengan mengibarkan bendera One Piece.
Dia menyebutnya sebagai tindakan yang merendahkan Bendera Merah Putih sehingga dapat dikenakan sanksi pidana.
Sementara itu, Menteri HAM Natalius Pigai menilai pengibaran bendera One Piece menjelang Hari Kemerdekaan sebagai bentuk pengkhianatan terhadap negara.
Siapa Amnesty International?
Amnesty International adalah organisasi non-pemerintah internasional yang fokus pada perlindungan dan penegakan hak asasi manusia.
Didirikan pada 1961 di London oleh pengacara Peter Benenson, organisasi ini bekerja secara independen tanpa afiliasi politik, serta dibiayai dari donasi publik.
Tujuan utama Amnesty International adalah memastikan setiap orang di dunia dapat menikmati hak asasi manusia yang dijamin dalam Deklarasi Universal HAM.
Organisasi ini gencar berkampanye untuk menghentikan berbagai bentuk pelanggaran HAM.
Mereka juga melindungi individu yang menjadi korban penganiayaan karena keyakinan, ras, jenis kelamin, atau alasan diskriminatif lainnya.
Selain itu, Amnesty International konsisten mengadvokasi kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.
Di Indonesia, Amnesty International aktif memantau dan meneliti kasus pelanggaran HAM, termasuk yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi.
Kontributor : Chusnul Chotimah
TERPOPULER