REGIONAL:
Suara.com - Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais kembali mengingatkan pemerintah bahwa proyek Presiden ke-7 RI, Joko Widodo yaitu proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) adalah proyek yang gagal.
Bahkan gagalnya proyek IKN ini menurut Amien Rais lebih gagal lagi dari proyek Hambalang yang sempat dikeluhkan Jokowi.
“Pada 18 Maret 2016 Jokowi bilang merasa sedih ketika melakukan sidak melihat proyek Hambalang mangkrak,” ujar Amien Rais, dikutip dari youtubenya, Senin (11/8/25).
“Waktu itu Jokowi bicara bahwa ‘Harus diselamatkan’,” tambahnya.
Saat melihat proyek Hambalang tersebut, Jokowi terlihat ditemani oleh Menteri PUPR saat itu, dimana dipegang oleh Basuki Hadimuldjono.
Amien Rais sontak menyenggol soal Ijazah, dimana keduanya merupakan alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.
“Waktu itu Jokowi ditemani Menteri PUPR, sama – sama lulusan UGM bernama Pak Bas atau Basuki Hadimuldjono,” ujarnya.
Amien kemudian membahas soal ijazah. Dengan gamblangnya, Amien Rais mengatakan bahwa Ijazah milik Basuki asli bukan seperti milik Jokowi.
“Cuma bedanya Kalau Pak Bas, ijazah insinyurnya itu asli, tapi kalau ijazah Jokowi itu palsu,” ucapnya.
Menurut Amien, saat itu baik Jokowi maupun Basuki sangat optimis untuk membangun proyek IKN tersebut.
Padahal, membangun sebuah ibu kota menurut Amien tidak semudah membangun perumahan rakyat seperti yang sudah dilakukan oleh Jokowi.
“Mereka begitu optimis dan mungkin tidak pernah menyangka bahwa membangun sebuah ibu kota di kawasan hutan dan perbukitan jauh lebih sulit dibandingkan membangun perumahan rakyat yang dia kerjakan selama ini,” urainya.
Bahkan, Amien menyebut bahwa sampai saat ini dirinya tidak yakin dengan para investor yang sengaja menanam saham di IKN.
“Kita tidak pernah tahu yang dikontrak IKN itu kontrak sungguhan atau kontrak – kontrakan,” sebutnya.
Amien mengatakan bahwa kegagalan atas proyek IKN ini adalah tanggung jawab besar Jokowi.
“Uang negara yang dikuras Jokowi untuk membiayai IKN ini diperkirakan oleh ICW sekitar Rp 466 Trilliun,” ujarnya.
“Nah kegagalan IKN ini adalah tanggung jawab Jokowi,” imbuhnya.
Dari Undang- undang yang sudah melanggar Konstitusi, menurut Amien pemindahan Ibu Kota ini adalah hal yang sangat tidak mungkin terjadi.
“Pemindahan ibu kota ini sudah jelas immposible, Undang – Undangnya juga melanggar konstitusi, tapi tetap saja dilaksanakan,” ucapnya.
Amien Rais berharap ke depannya pemerintah tidak akan menindaklanjuti proyek IKN yang kini dianggapnya sebagai bangunan penuh dengan rumput liar.
“Sekarang lupakan untuk menyedot APBN dan meneruskan Pembangunan IKN yang sudah ditumbuhi rumput liar, ilalang dan tumbuh – tumbuhan liar lainnya,” ujarnya.
“Dijadikan ibu kota Kaltim pun biaya perawatan tidak mungkin dibebankan pada APBD Kalimantan Timur,” tambahnya.
Amien Rais teguh dengan pendiriannya menolak Pembangunan IKN lantaran pihaknya merasa masih ada kedzaliman.
“Saya tetap berpendirian bahwa memang itu lupakan saja IKN, apalagi masih ada kezaliman IKN itu,” tegasnya.
Bagaimana Kelanjutan IKN?
Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKB, Sudjatmiko mengkritisi lambannya perkembangan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim).
Sudjatmiko mengingatkan bahwa jangan sampai proyek IKN yang sudah menyedot anggaran Rp 115 trilliun itu menjadi terbengkalai alias proyek mangkrak.
Sudjatmiko berharap, pihak Otoritas IKN (OIKN) yang dipimpin mantan Menteri PUPR, Basuki Hadimuldjono bisa segera menyelesaikan seluruh proyeknya sesuai target.
“Kami melihat kerawanan dalam Pembangunan IKN. Jika target 3 tahun selesai maka dipastikan rampung betul. Jangan sampai hanya dibangun dengan kejar target lalu Pembangunan asal kerja saja. Proses Pembangunan membutuhkan perhatian serius secara transparansi, keberlanjutan dan melibatkan Masyarakat lokal, sesuai Visi Presiden Prabowo,” urainya.
Kontributor : Kanita
TERPOPULER