Tak kalah mengkhawatirkan, kata Ardi, dengan pembentukan 100 batalyon teritorial, 20 brigade teritorial pembangunan, serta pengelolaan komponen cadangan akan melemahkan kapasitas institusi sipil dalam tata kelola pemerintahan negara.
"Sekaligus menggerus profesionalisme militer dalam menjalankan tugas utamanya sebagai alat pertahanan negara," tegasnya.
Untuk mereka menyampaikan sejumlah desakan kepada Presiden Prabowo, yaitu menghentikan ekspansi struktur komando teritorial yang tidak sejalan dengan semangat reformasi TNI dan UU TNI.
Mereka mendorong agar pemerintah memprioritaskan anggaran pertahanan untuk modernisasi alutsista dan kesejahteraan prajurit, bukan pembengkakan struktur birokrasi militer.
"Koalisi mendesak agar seluruh kebijakan pengembangan organisasi militer dianalisis secara ketat dari segi efisiensi anggaran, dengan fokus pada peningkatan kapasitas pertahanan yang profesional dan responsif terhadap ancaman global," ujar Ardi,
"Bukan pada penyerapan perwira berlebih atau pembentukan unit yang memperluas peran militer di ranah sipil," imbuhnya.
TERPOPULER
