Infografis
Suara.com - Temuan 28 ribu karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjadi penerima bantuan sosial (bansos) membuat Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maman Imanul Haq meradang.
Ia mendesak kepada pemerintah untuk memastikan penyaluran bansos tepat sasaran.
"Ini cukup mengejutkan karena selama ini persepsi umum karyawan BUMN hampir bisa dipastikan mempunyai kesejahteraan layak. Maka jika mereka bansos perlu divalidasi apakah memang mereka berhak atau ini kesalahan data sehingga harus divalidasi ulang," katanya kepada wartawan, dikutip Selasa (12/8/2025).
PPATK diketahui melakukan analisis selama 6 bulan terhadap 10 juta rekening penerima bansos.
Hasilnya, selain 28 ribu pegawai BUMN, terdapat 7.479 dokter dan 6.000 eksekutif atau pejabat manajerial yang juga menerima bantuan tersebut.
Menurut Maman, penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran berpotensi menyalahi tujuan utama program, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak mampu.
"Bansos harus diberikan kepada masyarakat miskin, bukan kepada mereka yang secara ekonomi sudah mapan,” ujarnya.
Wakil Ketua Fraksi PKB DPR ini menilai, keberadaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi kunci untuk memperbaiki penyaluran bansos.
DTSEN merupakan integrasi dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Kemensos), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) milik BPS dan Bappenas, serta Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang dikelola BKKBN dan Kemenko Perekonomian.
Baca Juga: Dana Bansos Malah Dinikmati Pegawai BUMN, Manajer hingga Dokter, Begini Kata Mensos
"Kami berharap ke depan tidak ada lagi bansos yang salah sasaran. DTSEN harus menjadi fondasi agar penyaluran tepat kepada mereka yang berhak dan benar-benar membutuhkan. Jangan sampai bansos kembali jatuh ke tangan pihak yang tidak layak menerima," katanya.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan pihaknya akan segera menelusuri data temuan PPATK yang mencatat ada 27.932 penerima bansos berstatus pegawai BUMN, 7.479 berstatus dokter, dan sekitar 6.000 profesi eksekutif atau manajer.
Bahkan yang lebih mencengangkan lagi, 60 rekening di antaranya bahkan memiliki saldo di atas Rp 50 juta.
Menurutnya, data profesi ini muncul dari pengakuan para penerima saat membuka rekening di bank.
"Itu pengakuan mereka, bukan dari kami ya, pengakuan mereka ketika membuka rekening di bank-bank itu, ya kita akan dalami, kita akan cek, kita akan cek itu," tegas Saifullah, yang akrab disapa Gus Ipul, di Jakarta, Sabtu (9/8/2025).
Untuk memastikan penyaluran ke depan lebih tepat sasaran, Gus Ipul menegaskan akan menggandeng PPATK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sambil terus melakukan perbaikan data secara paralel.
"Ya untuk memastikan karena kita kan data ini kan susah lama ya, bukan sekarang aja. Makanya kita mau evaluasi pelan2 secara keseluruhan, InsyaaAllah lah, secara bertahap kita akan evaluasi," tuturnya.
