Suara.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dadan Hindayana mengungkapkan, hingga 11 Agustus 2025.
Realisasi APBN untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah mencapai Rp8,2 triliun.
Angka ini ditargetkan naik menjadi Rp10–11 triliun pada akhir bulan.
Dana tersebut digunakan untuk membentuk 5.103 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 38 provinsi, 502 kabupaten, dan 4.770 kecamatan di seluruh Indonesia.
“Penerima manfaatnya sudah di atas 15 juta orang, dan insya-Allah akan mendekati angka 20 juta,” ujar Dadan usai melaporkan perkembangan MBG kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (12/8) malam.
Fokus untuk Anak Sekolah dan Ibu Hamil
Dadan menjelaskan, anggaran yang digelontorkan difokuskan untuk memperkuat asupan gizi anak sekolah dan ibu hamil di berbagai daerah.
Targetnya, hingga akhir Agustus, BGN akan mengoperasikan 8.000 SPPG dengan penerima manfaat mendekati 20 juta orang.
Untuk mempercepat pencapaian target, BGN melakukan langkah percepatan verifikasi mitra, memangkas prosedur administrasi, dan mempercepat pencairan dana.
Baca Juga: Bobby Nasution Siap Sukseskan Program MBG, KMP, dan SR di Sumut
“Pembiayaannya kami kirim lebih awal supaya penerima manfaat bisa meningkat dalam waktu yang tidak terlalu lama,” jelasnya.
Percepatan Lewat e-Katalog
Strategi lain, BGN juga mempercepat pengadaan melalui sistem elektronik e-Katalog.
Sebagian proses dilakukan langsung oleh BGN, sementara percepatan pembangunan dapur MBG dibantu oleh Kementerian PUPR.
Bulan lalu, Presiden Prabowo menargetkan 20 juta penerima manfaat MBG pada akhir Agustus 2025.
Bahkan, ia optimistis target tersebut bisa tercapai sebelum 17 Agustus, bertepatan dengan HUT Ke-80 RI.
“Mereka lapor ke saya, Pak, ini bisa dipercepat. Insya-Allah sebelum 17 Agustus bisa tercapai, dan Desember nanti targetnya 82,9 juta penerima manfaat,” kata Presiden.
Meski begitu, Prabowo mengingatkan agar percepatan tetap menjaga kualitas.
Ia menekankan pentingnya pelatihan bagi pengelola dapur, serta staf administrasi dan keuangan, agar pengelolaan program berjalan profesional.
