Permintaannya sederhana namun fundamental: jika ada larangan, tunjukkan aturannya. Ini menyoroti masalah klasik dalam birokrasi, di mana tindakan di lapangan terkadang didasarkan pada interpretasi atau kebiasaan, bukan pada regulasi tertulis yang jelas dan tersosialisasi dengan baik.
Celah Antara Pernyataan Politik dan Implementasi Birokrasi
Insiden di taman Bogor ini lebih dari sekadar kontroversi bendera. Ini adalah cerminan dari tantangan besar dalam tata kelola pemerintahan memastikan setiap kebijakan atau bahkan pernyataan publik dari pimpinan tertinggi dapat diterjemahkan secara seragam hingga ke tingkat pelaksana di lapangan.

Beberapa pertanyaan politik yang muncul dari insiden ini:
- Apakah ada kegagalan komunikasi? Apakah pernyataan Presiden tidak cukup kuat untuk menjadi arahan bagi aparat di bawah?
- Apakah ada tumpang tindih kewenangan? Mungkinkah petugas taman memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) internal yang belum selaras dengan arahan baru dari pemerintah pusat?
- Bagaimana pemerintah memastikan konsistensi kebijakan? Insiden ini bisa menjadi evaluasi penting bagi pemerintah untuk memperbaiki alur komunikasi dan sosialisasi kebijakan agar tidak ada lagi kebingungan atau tindakan kontradiktif di lapangan.
Aksi yang dilakukan Ustaz Felix, terlepas dari pro dan kontranya, secara tidak langsung telah berhasil memantik diskursus publik yang penting tentang akuntabilitas dan konsistensi pemerintah.
Publik kini mengamati, sejauh mana jaminan kebebasan yang diucapkan di mimbar politik benar-benar dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari warga negara.