Mendagri Tegaskan Dukungannya Terhadap Program Pembangunan 2.200 Rumah di Papua Pegunungan

Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian menegaskan dukungannya terhadap rencana pembangunan 2.200 unit rumah di Provinsi Papua Pegunungan. Program tersebut merupakan perintah langsung Presiden RI Prabowo Subianto kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait usai menerima audiensi Gubernur Papua Pegunungan John Tabo beberapa waktu lalu.

Atas dasar perintah tersebut, Menteri PKP meminta dukungan dari Mendagri. Mendagri pun menyetujui untuk memberikan dukungan penuh terhadap program tersebut. Guna merealisasikan program itu, Mendagri memimpin langsung pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Dukungan Tindak Lanjut Arahan Presiden mengenai Pembangunan 2.200 Unit Rumah di Provinsi Papua Pegunungan di Hotel Baliem Pilamo, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Selasa (12/8/2025).

"Hari ini kami datang ke Wamena bersama Menteri PKP dalam rangka untuk melaksanakan perintah Bapak Presiden untuk membangun 2.200 rumah di Papua Pegunungan. 2.000 untuk masyarakat dan 200 itu untuk ketua adat ya atau tokoh-tokoh masyarakat," ujar Tito Karnavian kepada awak media usai memimpin Rakor tersebut.

Ia menjelaskan, tahapan realisasi program itu telah dilakukan oleh Kementerian PKP. Berbagai rapat teknis juga telah digelar. Selain itu, tim dari Kementerian PKP telah melakukan survei di seluruh kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga telah menegaskan dukungannya melalui koordinasi yang dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk.

"Ibu Ribka Haluk, Wamendagri, yang beliau juga adalah kampung beliau di sini. Dan saya minta khusus untuk turun duluan juga kita berkolaborasi membantu sepenuhnya Kementerian PKP," imbuh Tito.

Tito menekankan, program tersebut sangatlah penting dan mulia. Oleh karena itu, Rakor tersebut sengaja melibatkan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Papua Pegunungan, para bupati, jajaran TNI-Polri, Badan Intelijen Negara Daerah (Binda), hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dalam rapat yang berlangsung selama empat jam itu, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok pembahasan. Di antaranya percepatan pembangunan, tipe rumah yang dipilih, aspek keamanan, kepastian lahan, serta tahapan administrasi yang harus sesuai aturan. Banyak pula aspirasi yang disampaikan para bupati, Ketua DPRP, dan peserta rapat lainnya. Semua aspirasi tersebut nantinya akan ditampung dalam berita acara yang selanjutnya dilaporkan kepada Presiden RI.

"Pesan saya agar pembangunan di Papua Pegunungan dapat berjalan lancar. Yang pertama, jaga stabilitas politik dan keamanan, itu modal terpenting," imbuhnya.

Kedua, sambung Mendagri, aturan administrasi termasuk perencanaan dan penganggaran harus dilakukan secara efektif dan tepat sasaran. Dengan begitu, proses pembangunan dapat berjalan optimal.

"Dengan anggaran seminimal mungkin bisa mendapatkan hasil yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Saya kira itu," tandasnya.

Turut hadir dalam Rakor tersebut Menteri PKP Maruarar Sirait, Wamendagri Ribka Haluk, serta para pejabat terkait di lingkungan Kementerian PKP dan Kemendagri. Hadir pula para pejabat terkait se-Papua Pegunungan.***