REGIONAL:
- BSSN mencatat 3,64 miliar anomali serangan siber di Indonesia dari Januari hingga Juli 2026, tetapi kemampuan pemantauan negara masih di bawah 10 persen.
- Dalam diskusi Warta Ekonomi di Jakarta pada Kamis (13/8/2026), para ahli menyatakan industri keuangan harus memanfaatkan kecerdasan buatan untuk meningkatkan ketahanan dan mendeteksi ancaman secara cepat.
- Otoritas Jasa Keuangan menegaskan bahwa kepercayaan nasabah dibangun melalui kesiapan lembaga keuangan dalam merespons insiden siber secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab.
Suara.com - Percepatan digitalisasi sektor keuangan Indonesia membawa konsekuensi baru. Ketika layanan keuangan semakin bergantung pada artificial intelligence (AI), cloud, open API, pembayaran digital, dan berbagai platform berbasis data, ruang serangan siber ikut melebar.
Tantangannya bukan lagi sekadar mencegah kebocoran data, tetapi memastikan industri mampu mendeteksi, merespons, dan pulih ketika serangan terjadi.
Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam Forum ini mempertemukan regulator, pemerintah, industri keuangan, hingga praktisi keamanan siber untuk membahas perubahan lanskap ancaman di tengah percepatan adopsi AI.
Indonesia kini memiliki lebih dari 235 juta pengguna internet. Di sisi lain, aktivitas transaksi digital terus meningkat.
Besarnya ekosistem tersebut membuat sektor keuangan menjadi salah satu area yang semakin strategis sekaligus rentan terhadap serangan siber.
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat terdapat 3,64 miliar anomali serangan siber sepanjang Januari-Juli 2025.
Angka tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi digital berjalan beriringan dengan peningkatan tekanan terhadap sistem keamanan nasional.
CEO Warta Ekonomi, Muhamad Ihsan, mengatakan, perkembangan teknologi digital harus dibarengi dengan kemampuan menjaga keamanan data dan sistem. Menurutnya, pola ancaman juga berubah seiring semakin luasnya penggunaan AI.
“Kita membutuhkan teknologi keamanan yang lebih adaptif, talenta digital yang semakin kuat, tata kelola data yang semakin matang, serta kolaborasi antara pemerintah, industri, penyedia teknologi, dan masyarakat,” ujar Muhamad Ihsan dalam diskusi Indonesia Cyber Protection 2026: “Securing Indonesia’s Financial Digital Future” yang digelar Warta Ekonomi di Jakarta, Kamis (13/8/2026).
BSSN Akui Belum Bisa Pantau Seluruh Aktivitas Digital
Besarnya ekosistem digital Indonesia menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Direktur Keamanan Siber dan Sandi Keuangan, Perdagangan, dan Pariwisata BSSN Edit Prima mengatakan, ancaman siber kini berkembang menjadi persoalan sistemik seiring semakin banyaknya masyarakat yang beraktivitas secara digital.
Berdasarkan data BSSN, hampir 74 persen populasi Indonesia telah melakukan aktivitas digital. Sementara itu, sekitar 80 persen masyarakat telah menggunakan e-wallet atau pembayaran digital dalam transaksi sehari-hari.
QRIS juga telah berkembang menjadi salah satu infrastruktur pembayaran digital terbesar dengan hampir 60 juta pengguna aktif dan 39 juta merchant terdaftar.
Dari jumlah merchant tersebut, sekitar 93.persen merupakan pelaku UMKM. Namun, besarnya ekosistem digital tersebut belum sepenuhnya diimbangi kapasitas pemantauan negara.
Edit mengungkapkan, kemampuan pemantauan BSSN saat ini baru mencakup kurang dari 10% aktivitas. Kondisi tersebut membuat sebagian besar aktivitas anomali di ruang digital belum dapat dipantau secara langsung.
TERPOPULER