Infografis
Menjawab kritik yang menyebut seharusnya pemerintah fokus pada peningkatan kapasitas SDM ketimbang memperbesar struktur, Mahfud menyebutnya sebagai sebuah pilihan politik. Ia menekankan bahwa tidak ada aturan hukum yang dilanggar.
"Di dalam undang-undang juga gak ada loh yang menyatakan bahwa Kodam itu hanya 15, polisi harus sekian. Gak ada. Itu kan pilihan politik," tegasnya.
Dengan pengalamannya sebagai mantan Menteri Pertahanan, Mahfud memberikan justifikasi lebih dalam.
"Saya orang dalam dulu. Jadi saya paham kebutuhan itu," ungkapnya.
"Di pertahanan itu bukan hanya perang dengan negara lain. Sekarang justru proksi menghancurkan ideologi dari dalam. Perpecahan itu yang dibangun oleh orang-orang yang ingin menghancurkan negara itu kan banyak di berbagai tempat, ada di desa-desa juga," papar Mahfud.
Meski begitu, ia menggarisbawahi posisinya. "Saya bukan setuju, tapi saya paham karena dulu saya pernah mendiskusikan itu tuh ketika saya Menhan itu dengan berbagai pihak."
Di akhir, Mahfud memberikan pesan penting bagi para pengkritik, khususnya dari kalangan LSM. Ia setuju bahwa keseimbangan dan kehati-hatian harus dijaga.
Namun, ia juga mengkritik praktik di mana sebuah usulan dilontarkan, namun ketika usulan itu diikuti dan ternyata menimbulkan masalah, sang pengusul enggan bertanggung jawab.
"Karena kadang kala kalau kita di LSM ngritik gitu ya, ngritik kalau lalu diikuti kritiknya lalu salah, LSM-nya Loh, saya kan hanya usul katanya. Gak bertanggung jawab kan," sindirnya.
Baca Juga: Sosok Nafa Arshana Terduga Istri TNI yang Tuduh Prada Lucky Kelainan Seksual
"Tuh gak fair hidup bernegara. Ya kalau ngeritik ya harus tahu posisi orang lain yang bertanggung jawab siapa kan gitu," ujar Mahfud MD.
