Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana memperluas program sekolah swasta gratis tahun depan.
Sebanyak 258 satuan pendidikan swasta ditargetkan masuk dalam program yang dibiayai penuh APBD.
Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sarjoko, mengatakan penambahan ratusan sekolah itu akan dianggarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026.
Nilai anggarannya baru akan ditetapkan setelah disetujui DPRD DKI.
"Rencananya 258 sekolah untuk 2026. Ini kan baru bicara KUA-PPAS-nya ya," kata Sarjoko kepada wartawan, Rabu (13/8/2025).
Saat ini, Pemprov DKI sudah menjalankan uji coba program sekolah swasta gratis di 40 sekolah yang mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA/SMK. Namun, pembiayaan baru menyasar sebagian siswa.
Dari total 14.905 siswa di 436 rombongan belajar, baru 4.932 siswa di 142 rombongan belajar yang dibiayai, seluruhnya merupakan kelas awal atau angkatan baru.
"Untuk 40 sekolah itu kurang lebih sekitar Rp107 miliar. Mereka sudah sepakat untuk ikut di dalam penyelenggaraan sekolah gratis. Sehingga di dalam penyelenggaraan pendidikan, mereka tidak akan melakukan pungutan terhadap orang tua atau siswa," jelas Sarjoko.
Meski program sudah berjalan, Sarjoko mengungkapkan belum ada payung hukum resmi yang mengesahkan pelaksanaan sekolah gratis.
Baca Juga: Klaim Cegah Pungli, Pramono-Rano Siap Turun Gunung Pelototi Rekrutmen Damkar
Produk hukum itu masih dalam proses penyusunan oleh Dinas Pendidikan bersama Biro Hukum DKI sebelum ditandatangani Gubernur DKI Pramono Anung.
"Secara regulasi itu kita masih berproses," ujarnya.
Karena peraturan resmi belum terbit, penyaluran dana untuk uji coba sekolah gratis juga belum dilakukan.
Selama ini, pembiayaan sementara ditanggung pihak sekolah dan siswa yang sebelumnya telah membayar biaya pendidikan.

Nantinya, siswa yang sudah membayar akan menerima pengembalian dana setelah anggaran perubahan selesai dibahas.
"Meskipun mereka belum mendapatkan penyaluran dananya, tetapi secara prinsip mereka sudah menyempakati untuk menyelenggarakan sekolah gratis. Nanti, setelah APBD perubahan ini sudah selesai, pada waktunya nanti akan kita selesaikan untuk pembiayanya," tutup Sarjoko.