Infografis
Suara.com - Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkap jika hanya ada 604 anggota MPR yang tercatat hadir dalam Sidang Tahunan MPR RI 2025 di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Jumlah tersebut terhitung dari jumlah total 732 anggota yang ada.
Hal itu diungkap Muzani saat membuka Sidang Tahunan MPR RI.
“Sesuai catatan daftar hadi yang disampaikan oleh sekjen MPR sampai saat ini sudah hadir 604 anggota dari 732 anggota MPR yang terdiri dari anggota DPR dan DPD,” kata Muzani.
Kendati begitu, sidang sendiri terus berjalan. Menurut Muzani, sidang sudah memenuhi kuorum.
Agenda sidang tahunan adalah mendengarkan laporan kinerja lembaga termasuk pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto.
“Dengan mengucapkan Bismillah Sidang Tahunan MPR Tahun 2025, dan sidang bersama DPR dan DPD dengan agenda laporan kinerja lembaga-lembaga negara yang akan disampaikan oleh presiden dan pidato kenegaraan presiden dalam rangka memperingati hari ultah ke-80 kemerdekaan republik indonesia kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum,” katanya.
Untuk diketahui, ribuan tamu undangan dari dalam dan luar negeri, belasan ketua parlemen dunia, hingga para pejabat tinggi negara memadati Kompleks Parlemen. Adapun tema yang diusung DPR RI dalam sidang bersama tahun ini akan sejalan dengan Istana yakni, Perayaan 80 Tahun Indonesia Merdeka.
Meski berbeda dari tahun-tahun sebelumnya di mana Sidang Tahunan selalu digelar pada 16 Agustus, namun mekanisme acara akan tetap sama seperti tahun lalu. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato sebanyak dua kali.
Pada sidang tahunan ini, Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Presiden Prabowo juga akan menyampaikan pidato dalam Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025.
Baca Juga: Pesan Ganda Puan Maharani di Sidang Tahunan 2025: Selendang Anti-Penjajah, Batik Pengaruh Jepang
Kemudian Presiden akan menyampaikan keterangan pemerintah mengenai Rancangan Undang-undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di rapat paripurna DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026.
