Infografis
"Punten Pak Gubernur, setelah video ini dicek, mohon langsung ke tiap kota dan kabupaten di Jawa Barat. Soalnya ada yang sudah disalahgunakan terkait kebijakan bebas pajak," tulisnya.
Komentar tersebut juga menyinggung dugaan penyalahgunaan kebijakan oleh pihak tertentu yang disebut "bermain" di balik layar.
Bahkan, dia meminta Gubernur memeriksa mantan Bupati Sukabumi bernama Marwan, termasuk harta kekayaannya.
Warganet lain menggarisbawahi bahwa PBB sepenuhnya berada di bawah kewenangan Bupati dan Wali Kota.
"Ini kalimat yang saya garis bawahi, karena kewenangannya ada di Bupati dan Wali Kota, sementara yang Pak Dedi sampaikan sifatnya hanya imbauan," tulisnya dengan nada skeptis.
Komentar ini menyoroti kelemahan dari sekadar imbauan yang tidak diiringi regulasi wajib atau instruksi tegas.
Ada pula yang mengkritik dengan nada satir, mempertanyakan peran Gubernur dalam struktur pengambilan keputusan pajak daerah.
"Haha, cerdas. Jadi, masyarakat jangan dulu menjadikan KDM sebagai pahlawan,” tulis seorang warganet.
Dia menilai bahwa tanpa dukungan peraturan resmi, imbauan seperti ini rentan berhenti di tataran wacana.
Baca Juga: Disebut Mulyono Jilid 2, Dedi Mulyadi Santai: Tunggu Jadi 'Kang Duda Merajalela'
Beberapa komentar lain menyebutkan bahwa perbedaan kepentingan politik antar daerah bisa membuat pelaksanaan kebijakan menjadi tersendat.
Bagi sebagian warga, pembebasan tunggakan terdengar seperti kabar gembira, namun rasa skeptis tetap mengiringi.
Mereka khawatir kebijakan hanya akan menguntungkan pihak tertentu yang selama ini tidak membayar pajak.
Sebaliknya, bagi warga yang selalu patuh membayar PBB, kebijakan ini bisa memunculkan rasa ketidakadilan.
Di media sosial, diskusi pun semakin ramai, dengan sebagian warganet mendukung langkah Dedi sebagai bentuk perhatian terhadap rakyat kecil.
Namun, tidak sedikit yang menganggap langkah ini hanya strategi politik yang sulit terealisasi tanpa dukungan pemerintah daerah.
