Dedi Mulyadi Minta Tunggakan PBB Dihapus, Warganet: Jangan Cuma Wacana!

Suara.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengimbau seluruh kepala daerah di provinsinya untuk membebaskan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perorangan.

Langkah ini dia sampaikan di tengah ramainya keluhan masyarakat terkait tingginya nilai PBB, yang di beberapa daerah mengalami kenaikan signifikan.

Selain itu, banyak warga yang mengaku terbebani oleh tunggakan PBB selama bertahun-tahun sehingga tagihannya menjadi sangat besar.

Dedi mengatakan imbauan ini akan dituangkan dalam surat resmi yang ditujukan kepada Bupati dan Wali Kota di Jawa Barat.

Menurutnya, pembebasan tunggakan ini berlaku untuk semua golongan, terhitung dari 2024 ke belakang.

Menurutnya, ini mirip dengan kebijakan pembebasan tunggakan pajak kendaraan bermotor.

Dia menyebut kebijakan tersebut diusulkan untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 sekaligus meringankan beban masyarakat.

"Spiritnya agar beban masyarakat tidak semakin berat ketika harus membayar apa yang selama ini terlewatkan oleh mereka," ujar Dedi.

Meski demikian, dia tetap berharap setelah adanya pembebasan tunggakan, masyarakat membangun kebiasaan taat membayar pajak tepat waktu.

Dedi juga mengingatkan agar nilai PBB tidak memberatkan masyarakat sehingga tidak memicu tunggakan baru di masa depan.

Dia berharap seluruh pemerintah daerah di Jawa Barat dapat mendukung langkah ini sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan warga.

Menurutnya, ketaatan membayar pajak akan memberikan ruang lebih luas bagi daerah untuk mengelola pendapatan demi kesejahteraan masyarakat.

"Imbauan ini mudah-mudahan bisa diikuti dan semoga kita semua memiliki spirit yang sama bahwa Provinsi Jawa Barat harus dibangun dengan kesadaran penuh,” ujarnya.

Namun, reaksi warganet menunjukkan adanya keraguan terhadap efektivitas imbauan tersebut.

Seorang pengguna media sosial meminta Dedi turun langsung ke lapangan untuk memantau pelaksanaannya di setiap kota dan kabupaten.

"Punten Pak Gubernur, setelah video ini dicek, mohon langsung ke tiap kota dan kabupaten di Jawa Barat. Soalnya ada yang sudah disalahgunakan terkait kebijakan bebas pajak," tulisnya.

Komentar tersebut juga menyinggung dugaan penyalahgunaan kebijakan oleh pihak tertentu yang disebut "bermain" di balik layar.

Bahkan, dia meminta Gubernur memeriksa mantan Bupati Sukabumi bernama Marwan, termasuk harta kekayaannya.

Warganet lain menggarisbawahi bahwa PBB sepenuhnya berada di bawah kewenangan Bupati dan Wali Kota.

"Ini kalimat yang saya garis bawahi, karena kewenangannya ada di Bupati dan Wali Kota, sementara yang Pak Dedi sampaikan sifatnya hanya imbauan," tulisnya dengan nada skeptis.

Komentar ini menyoroti kelemahan dari sekadar imbauan yang tidak diiringi regulasi wajib atau instruksi tegas.

Ada pula yang mengkritik dengan nada satir, mempertanyakan peran Gubernur dalam struktur pengambilan keputusan pajak daerah.

"Haha, cerdas. Jadi, masyarakat jangan dulu menjadikan KDM sebagai pahlawan,” tulis seorang warganet.

Dia menilai bahwa tanpa dukungan peraturan resmi, imbauan seperti ini rentan berhenti di tataran wacana.

Beberapa komentar lain menyebutkan bahwa perbedaan kepentingan politik antar daerah bisa membuat pelaksanaan kebijakan menjadi tersendat.

Bagi sebagian warga, pembebasan tunggakan terdengar seperti kabar gembira, namun rasa skeptis tetap mengiringi.

Mereka khawatir kebijakan hanya akan menguntungkan pihak tertentu yang selama ini tidak membayar pajak.

Sebaliknya, bagi warga yang selalu patuh membayar PBB, kebijakan ini bisa memunculkan rasa ketidakadilan.

Di media sosial, diskusi pun semakin ramai, dengan sebagian warganet mendukung langkah Dedi sebagai bentuk perhatian terhadap rakyat kecil.

Namun, tidak sedikit yang menganggap langkah ini hanya strategi politik yang sulit terealisasi tanpa dukungan pemerintah daerah.

Hingga kini, masyarakat menunggu langkah nyata dari Bupati dan Wali Kota di Jawa Barat untuk menentukan apakah imbauan ini akan diikuti atau diabaikan.

Kontributor : Chusnul Chotimah