Infografis
Suara.com - Kisruh politik di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, resmi naik level ke panggung nasional. Bola panas hak angket untuk pemakzulan Bupati Sudewo yang digulirkan DPRD Pati kini mendapat sorotan langsung dari Senayan.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memberikan sinyal bahwa proses yang berjalan di tingkat lokal sudah sesuai prosedur, sekaligus mengungkap adanya evaluasi di tingkat kementerian.
Situasi ini menempatkan nasib Bupati Sudewo, yang juga kader Partai Gerindra, di ujung tanduk, dengan tekanan datang dari legislatif lokal, parlemen pusat, hingga potensi evaluasi dari partainya sendiri.
Langkah DPRD Kabupaten Pati membentuk panitia khusus (pansus) hak angket pemakzulan bukan lagi sekadar isu daerah.
Pimpinan DPR RI secara terbuka menilai proses tersebut telah berjalan di koridor yang benar. Hal ini menjadi legitimasi politik yang signifikan bagi langkah DPRD Pati.
"Kita lihat kan sudah dilakukan proses-proses yang menurut saya sudah on the track dilakukan oleh DPRD Pati," kata Dasco dilansir dari Antara.
Pernyataan ini bukan sekadar komentar basa-basi. Sebagai salah satu pimpinan lembaga legislatif tertinggi di Indonesia, Dasco menegaskan bahwa DPR akan memantau ketat dinamika yang terjadi.
"Kami hormati proses-proses itu sesuai dengan mekanisme yang ada, dan kami akan monitor perkembangannya," ucapnya.
Sikap ini mengindikasikan bahwa kasus Pati tidak akan lepas dari pengawasan pusat.
Baca Juga: PBB Bikin Gaduh: 5 Beda Nasib Bupati Pati dan Dedi Mulyadi yang Kontras Abis
Efek Domino Mendagri Dilibatkan untuk Mitigasi Nasional
Lebih jauh lagi, gejolak di Pati ternyata telah memicu kekhawatiran di tingkat pemerintah pusat.
Dasco mengungkapkan bahwa pihaknya telah menggelar rapat koordinasi langsung dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Tujuannya mencegah "efek domino" terjadi di daerah lain.
Pemerintah pusat khawatir kebijakan kontroversial seperti kenaikan PBB hingga 250 persen di Pati bisa menjadi preseden buruk yang memicu gejolak serupa di berbagai penjuru Indonesia.
"Tadi kami sudah rapat evaluasi dengan Mendagri mengenai beberapa hal perkembangan di daerah-daerah lain yang kemungkinan ada kebijakan yang sama," ujar Dasco.
Dalam rapat tersebut, DPR meminta Mendagri untuk proaktif mengambil langkah mitigasi agar kepala daerah lebih berhati-hati dalam merumuskan kebijakan yang berdampak langsung pada hajat hidup orang banyak.
