Beda Nasib! Saat Pernyataan Bupati Pati Picu Demo, Imbauan Dedi Mulyadi Panen Simpati Warga

Suara.com - Di era digital yang serba cepat, nasib seorang pemimpin daerah bisa ditentukan bukan hanya oleh kebijakan yang ia buat, tetapi juga oleh kata-kata yang ia ucapkan.

Dua peristiwa di Pati dan Jawa Barat menjadi studi kasus sempurna tentang bagaimana komunikasi politik bisa menjadi pembeda antara gejolak sosial dan simpati publik.

Di satu sisi, sebuah pernyataan Bupati memicu ribuan warganya turun ke jalan menuntutnya mundur. Di sisi lain, sebuah imbauan yang merangkul aspirasi publik justru menuai sorotan positif.

Ini bukan sekadar cerita tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), melainkan tentang bagaimana seorang pemimpin berbicara kepada rakyat yang memberinya mandat.

Efek Bumerang di Pati, Dari Kebijakan Tak Populer Menjadi Krisis Kepercayaan

Kenaikan PBB hingga 250 persen di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sejatinya adalah pemicu awal. Namun, yang mengubah protes kebijakan menjadi gerakan massa yang menuntut pelengseran Bupati Sudewo adalah respons sang pemimpin itu sendiri.

Menurut para orator aksi, pernyataan Bupati Sudewo yang mempersilakan warga berunjuk rasa hingga "5.000 ataupun 50.000 orang sekalipun" menjadi bahan bakar yang menyulut api amarah.

Pernyataan tersebut dipersepsikan sebagai bentuk arogansi dan sikap meremehkan suara rakyat. Dalam sekejap, isu bergeser dari beban ekonomi menjadi harga diri kolektif warga yang merasa tidak didengar dan tidak dihargai.

"Tunjukkan bahwa warga Pati itu santun dan berakhlak, cinta damai dan tidak arogan," seru orator aksi, Syaiful Ayubi, sebuah sindiran tajam yang langsung ditujukan pada sikap kepemimpinan yang mereka tentang.

Aksi solidaritas pengumpulan air mineral menjadi simbol perlawanan yang damai namun penuh makna. Ini menunjukkan bahwa ketika dialog formal buntu dan komunikasi pemimpin menyakiti, warga akan mencari cara kreatif lain untuk memastikan suara mereka menggema lebih keras.

Dedi Mulyadi, Seni Komunikasi Politik Populis

Bergeser ke Jawa Barat, Dedi Mulyadi menampilkan pendekatan yang kontras. Instruksinya kepada kepala daerah untuk menghapuskan tunggakan PBB bukan sekadar kebijakan fiskal, melainkan sebuah manuver komunikasi politik yang cerdas.

Ia tidak hanya menawarkan solusi yang pro-rakyat, tetapi juga membingkainya dengan narasi yang memberdayakan publik.

"Kita imbau untuk semua, kalau tidak mengikuti ya biarkan saja masyarakat yang akan menilai," ujar Dedi.

Kalimat ini secara halus menempatkan "penilaian masyarakat" sebagai hakim tertinggi, sebuah posisi yang sangat berbeda dengan nada konfrontatif yang dirasakan warga Pati.

Dengan menganalogikan kebijakannya seperti pemutihan pajak kendaraan, Dedi menyederhanakan konsep yang kompleks agar mudah dipahami dan diterima oleh publik.

Ia tidak berdebat tentang urgensi pendapatan daerah, melainkan berbicara langsung pada solusi atas masalah yang dihadapi warganya (tunggakan pajak).