Mahfud MD Bahas Tantiem, Publik Sebut Prabowo Omon-omon: Terpidana jadi Komisaris Diungkit Lagi!

Suara.com - Pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Tahunan MPR yang mengancam akan menghapus bonus alias tantiem bagi jajaran bos BUMN rupanya berbuntut panjang di jagat maya. Sorotan tajam netizen semakin riuh usai mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, ikut angkat bicara melalui cuitannya yang viral.

Alih-alih mendapat aplaus, cuitan Mahfud yang semestinya mendukung gebrakan Prabowo justru menjadi 'panggung' bagi warganet untuk meluapkan skeptisisme.

Banyak yang menganggap janji sang presiden tak lebih dari sekadar "omon-omon" alias omong kosong belaka, sebuah manuver populis yang diragukan realisasinya.

Dalam cuitannya di platform X (sebelumnya Twitter), Mahfud MD membeberkan pandangannya soal istilah 'tantiem' yang dinilainya sengaja dipakai untuk mengelabui publik.

"Kata Presiden bnyk dari kita yg tdk mengerti istilah tantiem. Istilah asing tsb sengaja dipakai agar orng tak mengerti dan BUMN bs memberi bonus puluhan miliar. 'Hentikan pemberian tantiem'. 'Kalau Anda tak mau jd komisaris BUMN kalau tak ada tantiem, berhenti sj', kata Presiden," tulis Mahfud dikutip pada Sabtu (16/8/2025).

Banjir Kritikan Netizen

Niat Mahfud untuk mengapresiasi ketegasan Prabowo ternyata ditafsirkan lain oleh netizen yang kritis. Bahkan, ada yang ikut mengungkit soal status terpidana Silfester Matutina yang kini menjabat sebagai Komisaris Independen di ID Food.

Diketahui, Silfester hingga kini masih bebas berkeliaran meski telah dijatuhi vonis 1,5 tahun penjara atas kasus pencemaran nama baik terhadap mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) pada 2019 lalu.

"Yang napi malah jadi komisaris dpt tantiem lagi," sindir salah satu netizen.

"Karna komisaris saat ini kebanyakan di isi ternak2 Mulyono, bahkan yang sudah divonis penjara seperti si silfester matutina masih juga diangkat jadi komisaris bumn," timpal yang lain.

Status terpidana Silfester pun sering diungkit oleh Mahfud MD lewat cuitannya. Bahkan, Mahfud sempat mendesak Kejaksaan Agung segera mengeksekusi Silfester ke penjara karena vonis yang dijatuhkan oleh hakim telah dinyatakan inkrah.

Selain itu, alih-alih percaya, netizen justru menantang Prabowo untuk benar-benar memegang ucapannya. Salah satunya ada yang mengungkit masalah efisiensi yang justru berbanding terbalik dengan isu bagi-bagi jabatan terkait banyaknya posisi empuk termasuk jabatan wakil menteri di kabinet Prabowo.

"Dengan menteri + wakil yg mencapai 100 sudah membebani apbn, dlm 10 bulan pemerintahan prabowo negara ini malah semakin terpuruk ke jurang kehancuran. Daya beli turun drastis, tp menganggap rakyat bodoh dgn mengatakan pertumbuhan ekonomi naik 5 persen. Entah sampai kapan negara ini akan berdiri," tulis yang lain.

"Selagi masih ada WAMEN segala omongan Prabowo adalah OMON-Omong tentang efesiensi dan kepedulian pada rakyat," kritik netizen lainnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo memang secara blak-blakan menyindir praktik 'akal-akalan' di tubuh perusahaan pelat merah.

Pernyataan itu disampaikan oleh Prabowo dalam pidato Rancangan Undang-Undang APBN 2026 dan Nota Keuangan di Gedung Parlemen, Jumat (15/8/2025).

Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti adanya komisaris yang rapat sebulan sekali namun bisa mengantongi bonus hingga Rp40 miliar, bahkan saat perusahaan merugi.

"Saya potong setengah, komisaris paling banyak 6 orang. Kalau bisa, cukup 4 atau 5, dan saya hilangkan tantiem," ujar Prabowo yang disambut riuh tepuk tangan anggota dewan.