Infografis
Para asosiasi khawatir umrah mandiri akan meminimalisir aspek perlindungan dan bimbingan ibadah bagi jemaah, serta membuka celah bagi oknum tidak bertanggung jawab.
Ironisnya, Fraksi PKS, sebelumnya secara eksplisit mendukung legalisasi umrah mandiri dalam rapat paripurna.
Namun, setelah menerima masukan dan DIM tandingan dari para asosiasi travel, sikap PKS kini menjadi sorotan dan dinantikan dalam pembahasan di Panja.
HNW memastikan bahwa proses legislasi masih panjang dan tidak akan terburu-buru.
RUU PIHU harus melalui pembahasan mendalam di tingkat komisi sebelum dibawa ke paripurna.
"Enggak, enggak mungkin, karena kan masih belum dibahas komisi 8. Bahas dulu di Komisi 8, Komisi 8 besok baru akan rapat setelah paripurna untuk menentukan agenda kegiatan komisi 8 di masa sidang yang akan datang. Tentu pasti akan ada pembahasan, pengagendaan pembahasan terkait dengan RU Revisi Undang-Undang Tentang Haji itu," kata Anggota Komisi VIII DPR Hidayat Nur Wahid.
