Infografis
Namun, setelah menerima masukan dari para pelaku industri, sikap PKS tampaknya mulai melunak. Presiden PKS Almuzammil Yusuf mengatakan pihaknya belum mengambil keputusan final dan akan mempertimbangkan argumen para asosiasi, selama itu terbukti menguntungkan jemaah.
"Tadi kami sampaikan sejauh masukan teman-teman itu 13 asosiasi ini jelas, konkret argumennya, akan kami suarakan di DPR," kata Almuzammil.
Ia menegaskan bahwa kepentingan utama PKS adalah memastikan jemaah bisa beribadah dengan aman, nyaman, dan mabrur.
"Kepentingan kami, rakyat kita, jemaah kita, berangkat umrah dan haji bisa mabrur, aman, pulang dan pergi," imbuhnya.
Kini, bola panas RUU Haji dan Umrah berada di tangan pemerintah dan DPR. Pemerintah, melalui Menkum Supratman Andi Agtas, telah menyerahkan 700 poin DIM kepada DPR pada Senin (18/8/2025) malam.
Pembahasan di tingkat panitia kerja (panja) akan segera dimulai, menjadi medan pertempuran gagasan antara efisiensi umrah mandiri dan jaminan perlindungan yang ditawarkan oleh sistem yang ada. (ANTARA)
