REGIONAL:
Suara.com - Pembahasan Rancangan Undang-Undang Haji dan Umrah (RUU Haji) di Parlemen memanas. Salah satu pasal yang paling memicu perdebatan sengit adalah usulan untuk melegalkan praktik "umrah mandiri" atau umrah tanpa melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) resmi.
Usulan ini ditentang habis-habisan oleh gabungan 13 asosiasi haji dan umrah, yang menilai kebijakan tersebut tidak hanya akan merusak ekosistem ekonomi umat yang sudah mapan, tetapi juga mengancam keselamatan dan perlindungan jemaah.
Ketua Tim 13 Asosiasi Haji dan Umrah, Muhammad Firman Taufik, dengan tegas meminta agar revisi undang-undang tidak mengorbankan sistem yang sudah berjalan. Menurutnya, industri haji dan umrah adalah sebuah ekosistem ekonomi raksasa yang menghidupi jutaan orang.
“Ekosistem ini harus dilestarikan. Jangan sampai revisi undang-undang justru merusak sistem ekonomi umat yang sudah berjalan baik,” ujar Firman dalam Forum Legislasi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/8/2025).
Ia memaparkan bahwa industri ini melibatkan berbagai sektor, mulai dari UMKM penyedia perlengkapan, pusat konveksi, katering, transportasi, perhotelan, hingga para pembimbing ibadah. Firman mencontohkan bagaimana sektor ini menjadi penyelamat saat ekonomi terpuruk akibat pandemi.
“Ketika pandemi COVID-19 terjadi dan ibadah umrah kembali dibuka, sektor ekonomi yang sempat terpuruk mulai bergerak lagi. Ini bukti nyata bahwa industri haji dan umrah memberikan dampak langsung terhadap ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Bukan Sekadar Liburan, Umrah Butuh Bimbingan dan Perlindungan
Selain alasan ekonomi, argumen utama penolakan adalah minimnya aspek perlindungan bagi jemaah yang berangkat secara mandiri. Juru Bicara 13 Asosiasi, Firman M Nur, yang juga Ketua Umum AMPHURI, menyoroti perbedaan fundamental antara umrah dan perjalanan wisata biasa.
"Kami khawatir akan hadir adalah oknum-oknum mungkin yang tidak bertanggung jawab," kata Firman usai menyerahkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) kepada Presiden PKS, Almuzammil Yusuf.
Menurutnya, umrah adalah ibadah yang memerlukan bimbingan keagamaan, jaminan keamanan, dan kenyamanan.
Semua itu, kata dia, hanya bisa dijamin oleh PPIU yang terakreditasi, membayar pajak, dan memiliki kewajiban hukum untuk melindungi jemaah. Hal-hal inilah yang tidak akan didapatkan jika jemaah berangkat sendiri.
"Keberadaan PPIU itu adalah bagian daripada penyempurnaan perjalanan mereka karena terbimbingnya jemaah dalam penyelenggaraan," jelasnya.
Lobi Politik ke Parlemen dan Sikap PKS yang Melunak
Untuk memperjuangkan aspirasinya, ke-13 asosiasi ini aktif melakukan lobi politik. Mereka secara resmi menyerahkan DIM kepada PKS, salah satu fraksi yang sebelumnya justru paling vokal mendorong legalisasi umrah mandiri.
Dalam paripurna 24 Juli lalu, Fraksi PKS secara terang-terangan menyebut usulan legalisasi umrah mandiri dalam pandangannya.
Namun, setelah menerima masukan dari para pelaku industri, sikap PKS tampaknya mulai melunak. Presiden PKS Almuzammil Yusuf mengatakan pihaknya belum mengambil keputusan final dan akan mempertimbangkan argumen para asosiasi, selama itu terbukti menguntungkan jemaah.
"Tadi kami sampaikan sejauh masukan teman-teman itu 13 asosiasi ini jelas, konkret argumennya, akan kami suarakan di DPR," kata Almuzammil.
Ia menegaskan bahwa kepentingan utama PKS adalah memastikan jemaah bisa beribadah dengan aman, nyaman, dan mabrur.
"Kepentingan kami, rakyat kita, jemaah kita, berangkat umrah dan haji bisa mabrur, aman, pulang dan pergi," imbuhnya.
Kini, bola panas RUU Haji dan Umrah berada di tangan pemerintah dan DPR. Pemerintah, melalui Menkum Supratman Andi Agtas, telah menyerahkan 700 poin DIM kepada DPR pada Senin (18/8/2025) malam.
Pembahasan di tingkat panitia kerja (panja) akan segera dimulai, menjadi medan pertempuran gagasan antara efisiensi umrah mandiri dan jaminan perlindungan yang ditawarkan oleh sistem yang ada. (ANTARA)
TERPOPULER