Rentetan Kebijakan Kontroversial, Pengamat: Ada Upaya Gembosi Pemerintahan Prabowo Sejak Awal

Suara.com - Rentetan kebijakan kontroversial dan isu sensitif yang meledak di publik belakangan ini ditengarai bukan sekadar masalah biasa.

Mulai dari rencana kenaikan PPN, kelangkaan LPG 3 kg, pajak opsen kendaraan, hingga polemik tambang nikel di Raja Ampat, diduga kuat merupakan rangkaian serangan sistematis untuk menggembosi pemerintahan Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Pengamat politik sekaligus Ketua Dewan Direktur Great Institute, Syahganda Nainggolan, secara tajam menganalisis bahwa gelombang kegaduhan ini adalah bagian dari orkestrasi kekuatan di pusat kekuasaan.

Tujuannya jelas: mendelegitimasi dan merusak citra Prabowo bahkan sebelum ia benar-benar menjalankan roda pemerintahannya secara penuh.

"Berbagai isu sensitif sengaja diciptakan untuk memancing kemarahan rakyat. Ini adalah bagian dari strategi untuk membuat Prabowo tidak tenang dan terus diganggu," ujar Syahganda dalam sebuah podcast di Forum Keadilan TV dikutip dari YouTube pada Kamis (21/8/2025).

Menurutnya, ini adalah upaya terencana untuk mengikis kepercayaan publik terhadap presiden terpilih.

Deretan Isu Panas Pemicu Amarah Publik

Syahganda merinci beberapa isu yang sengaja dimainkan untuk menciptakan turbulensi politik dan sosial. Isu-isu ini dipilih karena dampaknya langsung terasa oleh masyarakat luas, sehingga mudah memicu kemarahan dan ketidakpuasan.

Beberapa di antaranya adalah kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang dinilai memberatkan daya beli.

Kemudian, kelangkaan LPG 3 kg yang menyulitkan kebutuhan dapur rumah tangga kecil dan menengah, diperparah oleh kebijakan larangan penjualan di pengecer yang dianggap mendadak.

Selain itu, muncul pula pajak opsen kendaraan yang menambah beban pemilik kendaraan bermotor.

Isu lingkungan seperti tambang nikel di Raja Ampat juga sengaja diangkat untuk memantik kritik dari aktivis dan kelompok peduli lingkungan, mengeksploitasi citra Raja Ampat sebagai surga wisata yang terancam.

Tak ketinggalan, kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di sejumlah daerah turut memanaskan situasi dan memicu protes warga.

Syahganda juga menyoroti isu sensitif berdimensi kedaerahan, seperti wacana pemindahan empat pulau dari Aceh ke Sumatera Utara, yang berpotensi menyulut sentimen historis dan regional.

Perang Melawan Oligarki dan Kepentingan Lama

Di balik serangkaian manuver ini, Syahganda menduga ada kelompok kekuasaan lama dan oligarki yang kepentingannya terancam oleh gaya kepemimpinan Prabowo.

Sikap tegas Prabowo dalam pemberantasan korupsi, yang mulai menunjukkan hasil dengan pengungkapan kasus-kasus besar, dianggap sebagai ancaman serius.

"Ada kekuatan yang merasa terancam dengan sikap Prabowo yang anti-korupsi. Mereka tidak ingin Prabowo fokus membangun, makanya terus diganggu," tegasnya.

Menurutnya, media sosial, khususnya platform seperti TikTok, menjadi medan pertempuran utama.

Narasi negatif dan informasi yang menyerang Prabowo disebar secara masif, jauh lebih kencang dibandingkan apresiasi terhadap kebijakan pro-rakyat seperti kenaikan upah buruh atau perang melawan mafia pangan.

Untuk menghadapi serangan ini, Syahganda menyarankan Prabowo untuk mengambil langkah tegas dan cepat.

Salah satu usulannya adalah mempertimbangkan pergantian menteri yang kebijakannya justru menjadi sumber keresahan publik, seperti Menteri Keuangan.

"Presiden harus mengambil alih kendali dan memimpin langsung, jangan sampai dibiarkan," tutup Syahganda, mengisyaratkan perlunya konsolidasi kekuatan internal pemerintah untuk melawan upaya delegitimasi yang masif