Protes Ledakan Gaji DPR, Veronica Koman: Harusnya Gaji Mereka Diperkecil jika Niatnya Layani Rakyat!

Suara.com - Adanya kenaikan tunjangan rumah anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan kekinian menjadi sorotan publik. Bahkan, adanya kenaikan gaji anggota DPR bikin pegiat HAM, Veronica Koman geleng-geleng kepala.

Luapan protes soal kenaikan gaji anggota DPR itu pun ditumpahkan Veronica Koman lewat cuitan terbarunya. Pengacara publik yang konsern terhadap isu kemanusiaan di Papua itu pun mempertanyakan adanya kenaikan gaji anggota DPR hingga mencapai Rp100 juta per bulan.

"Kok 100 juta per bulan sih," protes Veronica Koman dipantau pada Kamis (21/8/2025).

Lewat cuitannya itu, Veronica Koman menyebut mestinya gaji anggota dewan itu diperkecil jika niatnya memang menjadi pelayan rakyat.

"Seharusnya gaji anggota DPR itu dibuat seminim mungkin, supaya yang menjabat hanya yang murni berniat melayani rakyat," tantangnya. 

Sontak cuitan Veronica Koman yang mempertanyakan adanya kenaikan gaji anggota DPR menjadi sorotan netizen lainnya. Bahkan, tak sedikit netizen yang juga sepakat dengan pernyataan mantan anggota LBH Jakarta itu yang mengusulkan agar gaji anggota DPR yang harusnya diperkecil sesuai dengan tugasnya sebagai wakil rakyat di parlemen.

"Bener Mba Vero, supaya niat nyalonnya bukan untuk cari duit," tulis salah satu netizen.

"Saya sepakat. Krn meski gaji DPR standar tetap akan terisi dan akan banyak orang2 yg murni berniat tulus untk mengisi posisi DPR. Samakan aja dng gaji guru atau pegawai lain yg setingkat golongan III," timpal yang lain.

Di sisi lain, sindiran keras terhadap anggota DPR pun ditumpahkan oleh sejumlah netizen imbas adanya kenaikan gaji.

"Digaji 100 juta aja kayak gitu kelakuan nya, apalagi digaji UMR," sindir netizen lainnya.

"Negeri para maling punya negara dan rakyat," kecam yang lainnya.

Tunjangan Rumah Anggota DPR

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir memastikan bahwa gaji bagi anggota DPR RI tidak mengalami kenaikan, tetapi ada tambahan tunjangan berupa tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan.

Dia mengatakan bahwa tambahan tunjangan itu menggantikan rumah dinas DPR RI yang kini sudah tidak ada. Dengan begitu, tunjangan rumah dinas itu diberikan dengan nominal yang disesuaikan tersebut.

"Jadi tunjangan perumahan DPR itu Rp50 juta, tepatnya kurang lebih Rp58 juta, dipotong itu mereka terima sekitar Rp50 juta," kata Adies.