REGIONAL:
Suara.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lagi-lagi menjadi sorotan publik. Kali ini, DPR banjir kritikan karena adanya kenaikan tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan.
Menanggapi derasnya kritikan publik, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Rabu (20/8/2025), malah memberikan pernyataan yang nyelekit.
Alih-alih menjelaskan alasan soal kenaikan tunjangan anggot DPR, Crazy Rich asal Tanjung Priok itu justru menyindir watak kebanyakan warga Indonesia yang suka nyinyir atas penderitaan orang lain.
"Iya kan kalau dijabar-in kan sekarang banyak tuh, republik kita itu, senang ngeliat orang susah, enggak senang ngeliat orang senang," ujarnya.
Dia menganggap, publik tidak seharusnya menilai anggota dewan tidak memiliki empati hanya karena besaran tunjangan yang diterima.
bahwa banyak anggota dewan, termasuk dirinya, yang secara rutin memberikan bantuan kepada masyarakat di daerah pemilihan masing-masing tanpa perlu mempublikasikannya.
"Masing-masing orang anggota DPR tidak pernah melihatkan secara nyata, hari-harinya suka memberikan satu bantuan kepada khalayak masyarakat. Kan ada orang yang suka publikasi, ada orang yang enggak suka," jelasnya.
Lebih lanjut, Sahroni bahkan menganggap nominal Rp50 juta yang dinilai fantastis oleh publik sebagai sesuatu yang biasa saja.
"Jadi jangan dilihat karena nilai uangnya, wow, fantastis. Enggak, itu biasa sebenarnya," tegasnya.
Ia meyakinkan bahwa uang yang diterima oleh para wakil rakyat pada akhirnya akan kembali lagi ke masyarakat melalui berbagai cara, tanpa perlu diumumkan.
"Kita-kita orang adalah perwakilan yang dinamai adalah pejabat publik yang juga digaji oleh masyarakat. Uangnya pasti kembali ke masyarakat. Tanpa perlu dikasih tau ya ini uangnya, uang gajian gue, gue kasih sama kalian. Semua nggak perlu," ujarnya, sambil menggunakan analogi "tangan kanan memberi, tangan kiri ya diumpetin."
Sahroni menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa seluruh 580 anggota DPR memiliki rasa empati dan keberpihakan kepada rakyat dengan caranya masing-masing, dan hal itu tidak bisa dihakimi hanya dari satu pos tunjangan.
TERPOPULER