Suara.com - Gelombang protes besar-besaran bersiap menerjang Jawa Timur. Sebuah gerakan rakyat yang menamakan diri "Jawa Timur Menggugat" secara terbuka menggalang kekuatan untuk menggelar aksi demonstrasi akbar pada 3 September 2025 mendatang, dengan sasaran utama Gedung Negara Grahadi di Surabaya.
Sebagai bukti keseriusan, sebuah Posko Rakyat telah berdiri di Taman Apsari, Surabaya, sejak Kamis (21/8/2025) malam. Posko ini tak hanya menjadi pusat komando, tetapi juga titik pengumpulan donasi dan logistik dari masyarakat yang bersimpati.
Ratusan kardus air mineral sudah menumpuk, menjadi simbol awal dari perlawanan yang dimotori oleh kegelisahan publik.
Dilansir dari sejumlah media lokal di Jatim, koordinator lapangan (Korlap) aksi, Musyfik, menyatakan bahwa gerakan ini lahir murni dari aspirasi masyarakat bawah yang merasa kondisi Jawa Timur sedang tidak baik-baik saja.
“Begini ceritanya, jadi kita sama Cak Soleh, saya pribadi (Musyfik), dan Acek Kusuma melakukan serap aspirasi, konten, sehingga dari situ muncul aspirasi bahwa hari ini Jawa Timur tidak baik-baik saja,” kata Musyfik dikutip, Senin (25/8/2025).
Tiga Tuntutan Utama yang Jadi Pemicu
Gerakan "Jawa Timur Menggugat" akan membawa tiga isu krusial yang dianggap sebagai biang keladi keresahan warga. Tuntutan ini mencakup berbagai sektor, mulai dari dugaan korupsi besar hingga kebijakan yang dinilai tidak adil.
Pertama, mereka menuntut pengusutan tuntas dugaan korupsi dana hibah triliunan rupiah yang diduga menyeret nama-nama elite di pemerintahan provinsi.
“Pertama yang menjadi isu krusial adalah tindak pidana korupsi di Jawa Timur terkait dana hibah,” ujar Musyfik.
Kedua, kebijakan pembebasan tunggakan pajak kendaraan bermotor yang dianggap setengah hati. Musyfik membandingkannya dengan provinsi lain yang berani memberikan pengampunan penuh, sementara Jawa Timur dinilai pelit terhadap rakyatnya sendiri.
“Tindakan koruptif, pungli, dan juga tidak ada gratisnya tunggakan pajak, ini kan tindakan-tindakan yang memang rakyat Jawa Timur iri gitu loh. Tentu kayak Jawa Barat kok bisa penghapusan tunggakan pajak, Jawa Tengah, Banten kok bisa, kok Jawa Timur gak bisa, ada apa gitu loh,” beber Musyfik.
Tuntutan ketiga adalah pemberantasan praktik pungutan liar (pungli) di lembaga pendidikan, mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA/SMK Negeri yang berada di bawah wewenang provinsi.
“Terus yang ketiga adanya pungli di beberapa lembaga pendidikan seperti SD, SMP walaupun ini wilayah kabupaten tapi gubernur kan punya wewenang juga selagi kepala daerah provinsi, terus di SMA, SMK, MAN dan semacamnya,” ucapnya.
Respons Dingin Gubernur Khofifah
Di tengah persiapan aksi yang semakin matang, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, memberikan respons yang sangat singkat. Saat ditemui usai sebuah acara di Surabaya, Senin (25/8/2025), Khofifah enggan berkomentar banyak mengenai rencana demonstrasi yang menyorot kebijakannya.
TERPOPULER
