Demo di Luar Memanas, Komisi I DPR Percepat Rapat karena Takut Terjebak Tak Bisa Keluar Gedung

Suara.com - Suasana unjuk rasa yang memanas di luar Gedung Parlemen membuat pimpinan Komisi I DPR RI mengambil langkah taktis dengan mempercepat penutupan rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Penyiaran pada Senin (25/8/2025).

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, secara terang-terangan mengungkapkan kekhawatirannya jika rapat berlangsung terlalu lama, para anggota dewan dan narasumber akan kesulitan untuk keluar dari kompleks parlemen.

Kekhawatiran itu diungkapkan Dave sesaat sebelum menutup rapat yang telah mendengarkan paparan dari berbagai narasumber.

Alih-alih melanjutkan dengan sesi pendalaman dan tanya jawab lisan, ia mengusulkan mekanisme yang lebih ringkas demi keamanan bersama.

"Nah ini mengingat situasi terus bergulir di luar, ini yang kami khawatirkan kalau kita terlalu lama, nanti akhirnya sulit kita keluar dari kompleks parlemen," ujar Dave di ruang rapat Komisi I, Senayan, Jakarta.

Untuk menyiasati situasi dan tetap menampung masukan, politisi Partai Golkar itu pun menawarkan sebuah solusi.

Ia meminta kepada para anggota Panja yang masih memiliki pertanyaan atau ingin melakukan pendalaman materi untuk menyampaikannya secara tertulis melalui sekretariat komisi.

"Jadi kalau kita semua sepakat ya teman-teman, bilamana ada yang ingin pendalaman, pertanyaan, tolong disampaikan tertulis saja ya, sampaikan tertulis kepada narasumber melalui sekretariat. Nanti narasumber bisa jawab dan kita rangkum di meja kita," usul Dave yang kemudian disepakati forum.

Langkah ini menunjukkan betapa situasi di luar gedung parlemen, di mana massa dari berbagai elemen menggelar aksi unjuk rasa, secara langsung memengaruhi agenda kerja para legislator di dalam.

Dalam kesempatan yang sama, Dave juga menegaskan kembali urgensi untuk segera menuntaskan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang telah mangkrak selama bertahun-tahun.

"Dan insyaallah bila Tuhan kehendaki, panja ini bisa kita selesaikan di tahun 2025 ini agar bisa segera diteruskan diproses di Baleg. Karena UU ini dibuat tahun 2002 dan semenjak 2011 sudah ada proses revisi, dan ini belum juga selesai," pungkasnya.