Infografis
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan rencana pembentukan lembaga pengumpulan dana bernama Jakarta Funding batal terlaksana.
Sebagai gantinya, Pemprov DKI memilih menerbitkan obligasi daerah atau municipal bond sebagai instrumen pendanaan pembangunan di Ibu Kota.
Pramono menyampaikan keputusan ini setelah melakukan kajian regulasi serta berkonsultasi dengan Menteri Keuangan dan para ahli. Menurutnya, municipal bond lebih realistis dan memiliki risiko kecil bagi Pemprov DKI.
“Jadi setelah mempelajari peraturan-peraturan yang ada dan saya sudah berkomunikasi, berkonsultasi dengan Ibu Menteri Keuangan dan juga para ahli di bidang ini, maka yang paling gampang, paling strategis yang bisa di encourage dari Jakarta itu adalah municipal bond. Dan saya akan melakukan itu,” kata Pramono dalam konferensi pers kinerja APBD 2025 di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (27/8/2025).
Ia menuturkan, rekomendasi penggunaan obligasi daerah juga datang dari para pelaku pasar. Jakarta dianggapnya cocok menggunakan skema ini untuk pembangunan kota.
“Karena ketika saya bertemu dengan beberapa pemain di pasar, mereka lebih menyarankan ini. Resikonya bagi Jakartanya kecil banget,” ujarnya.
Pramono menekankan, aset Pemprov DKI yang mencapai Rp168 triliun bisa menjadi modal awal penerbitan municipal bond. Menurutnya, posisi keuangan tersebut cukup kuat untuk menopang rencana penerbitan obligasi.
“Karena municipal bond ini, Jakarta ini kan tadi disampaikan punya aset kurang lebih Rp168 triliun. Jadi asetnya aja bisa digunakan untuk menjadi modal awal di municipal bond tadi,” tuturnya.
Diketahui, pembentukan Jakarta Funding ini merupakan janji kampanye Pramono saat Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada DKI 2024.
Baca Juga: Tata Kelola Hewan Kurban Memprihatinkan! Cak Imin Dorong Jakarta Jadi Role Model
