Infografis
Suara.com - Program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali diguncang isu tak sedap. Sebuah laporan investigasi mengungkap bahwa nampan makanan yang digunakan dalam program ini diduga mengandung minyak babi, sebuah temuan yang sontak memicu keresahan publik.
Menanggapi hal ini, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana berjanji akan mengganti seluruh nampan jika dugaan tersebut terbukti benar.
Saat ini, BGN bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait sedang melakukan pengecekan menyeluruh.
"Ya tentu saja (akan diganti). Gini, kami kan harus check and recheck benar atau tidak ya kan," kata Dadan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025).
"Perlu diketahui juga bahwa itu seluruhnya adalah mitra yang melakukan pembelian. BGN belum melakukan satupun, jadi kita akan cek semua," sambungnya.
Saat ini, BGN, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan BPOM sedang bergerak untuk memverifikasi kebenaran laporan tersebut.
Respon Istana
Sebelumnya, Istana Kepresidenan juga telah buka suara. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyatakan pemerintah siap melakukan uji laboratorium untuk menjawab kekhawatiran publik.
"Kalau pembuktian, misalnya soal nampan itu kan nanti bisa diuji lah. Nampannya begitu sampai di sini bisa diuji di BPOM, bisa diuji di laboratorium independen," kata Hasan, Selasa (26/8).
Baca Juga: Istana Tegang, Prabowo Mendadak Kumpulkan Petinggi Parpol dan Kabinet, Bahas Apa?
Hasan mengaku sudah berkoordinasi langsung dengan Kepala BPOM terkait masalah ini dan meminta masyarakat untuk tidak mudah termakan isu sensitif.
Polemik ini meledak setelah media Indonesia Business Post mempublikasikan artikel investigatif pada Senin (25/8). Laporan tersebut tidak hanya mengungkap dugaan kandungan minyak babi, tetapi juga adanya praktik impor ilegal, pelanggaran standar kesehatan, hingga pemalsuan label pada nampan makanan.
Investigasi mendalam yang dilakukan hingga ke pusat industri Chaoshan di China ini menjadi tamparan keras bagi program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yang kini harus berhadapan dengan isu krusial soal kehalalan dan keamanan produk.
