Ray Rangkuti 'Sentil' Pemerintah: Cuma Fokus Urus Rusuh, Belum ke Akar Kemarahan Publik

Suara.com - Pengamat politik, Ray Rangkuti, melontarkan kritik tajam terhadap cara pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, dalam merespons gelombang demonstrasi yang marak belakangan ini.

Menurutnya, pemerintah keliru jika hanya berfokus pada penanganan aspek kerusuhan tanpa menyentuh substansi masalah yang memicu kemarahan rakyat.

Ray menilai, aksi massa yang terjadi bukanlah peristiwa tiba-tiba, melainkan puncak dari akumulasi kekecewaan publik yang sudah bertahun-tahun terpendam. Ia secara tegas menyebut pemerintah saat ini belum mampu menangkap dan memahami akar persoalan yang sesungguhnya.

Dalam diskusi yang disiarkan melalui kanal YouTube Forum Keadilan TV, Ray membedah tiga biang kerok utama yang menyulut amarah publik hingga tumpah ke jalan.

Tiga isu tersebut adalah kesenjangan sosial yang kian menganga, ketidakadilan hukum yang dirasa tajam ke bawah, serta kerinduan akan pemerintahan yang bersih dari korupsi.

"Demonstrasi ini belum mencapai puncaknya. Kesenjangan sosial yang dirayakan oleh para pejabat menjadi pemicu utama kemarahan publik," ujar Ray Rangkuti dalam podcast tersebut yang dikutip pada Rabu (3/9/2025).

"Masyarakat sudah sabar selama bertahun-tahun, namun akhirnya kemarahan itu meledak."

Respon Presiden Prabowo Dinilai Belum Substansial

Secara spesifik, Ray Rangkuti menyoroti respons Presiden Prabowo yang dianggapnya belum menyentuh isu-isu krusial yang menjadi tuntutan utama para demonstran.

Ia mengkritik pemerintah yang seolah hanya melihat demonstrasi sebagai masalah keamanan dan ketertiban.

"Pemerintah dianggap belum melihat masalah ini secara menyeluruh dan hanya fokus pada penanganan kerusuhan," kata Ray.

Menurutnya, penanganan kerusuhan tanpa menyelesaikan akar masalahnya hanya akan menjadi solusi sementara yang tidak efektif.

Ia mencontohkan salah satu tuntutan penting seperti reformasi institusi kepolisian yang belum mendapat perhatian serius dari kepala negara.

"Presiden Prabowo terlihat belum menangkap isu substansial yang menjadi tuntutan masyarakat," tegasnya.

Oposisi Kuat dan Reformasi DPR Jadi Kunci

Sebagai jalan keluar, Ray Rangkuti menawarkan beberapa solusi konkret. Pemerintah didesak untuk segera mengambil langkah nyata dalam mengatasi kesenjangan ekonomi dan sosial, serta menegakkan supremasi hukum tanpa pandang bulu.

Selain itu, komitmen terhadap pemberantasan korupsi harus dibuktikan dengan segera membahas RUU Perampasan Aset dan merevisi UU KPK agar kembali kuat.

Di sisi lain, Ray juga menyoroti pentingnya peran oposisi yang kuat di parlemen. DPR, menurutnya, tidak boleh lagi hanya berfungsi sebagai "stempel" bagi kebijakan pemerintah.

Oposisi yang vokal dan kritis diperlukan sebagai kanal penyalur aspirasi publik sekaligus mekanisme kontrol yang efektif.

"Anggota DPR harus mengubah gaya hidupnya dan lebih berempati terhadap penderitaan rakyat," tambahnya.

Terkait salah satu tuntutan demonstran untuk membubarkan DPR, Ray memaknainya secara simbolis.

Menurutnya, tuntutan itu bukanlah untuk membubarkan lembaga legislatif secara harfiah, melainkan seruan untuk membubarkan budaya feodal, korup, dan mentalitas pejabat yang merasa harus selalu diistimewakan.

Reformasi kultural di tubuh pejabat negara menjadi sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar lagi.