REGIONAL:
Suara.com - Massa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPSI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Kamis (4/9/2025).
Mereka menyoroti dua isu utama, yakni transparansi tunjangan anggota dewan dan dugaan ketidakberesan keuangan di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya Perumda Dharma Jaya.
Tak lama setelah menggelar demonstrasi, perwakilan massa aksi diterima oleh pimpinan DPRD DKI.
Dalam pertemuan itu, Wakil Ketua DPRD DKI Basri Baco menyampaikan apresiasi atas kontrol sosial yang dilakukan mahasiswa.
“Kami sangat mengapresiasi betul bahwa kami ini adalah wakil rakyat, dipilih oleh rakyat yang memang seharusnya harus menerima aspirasi dari rakyat,” kata Baco.
Politikus Golkar itu mengaku prihatin dengan kondisi perekonomian warga Jakarta saat ini. Karena itu, ia menyebut pimpinan dewan sepakat agar tunjangan perumahan anggota DPRD dievaluasi.
“Jadi disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada sekarang dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.
Selain soal tunjangan, Baco menegaskan DPRD akan menindaklanjuti aspirasi terkait transparansi pengelolaan BUMD. Ia menekankan bahwa perseroan daerah tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pelayanan kepada masyarakat.
“Kami akan jadikan hasil rapat ini adalah sebagai bahan rekomendasi kepada Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua BUMD yang ada, agar lebih transparan, terkait dalam penganggaran keuangan dan lain-lain,” jelas Baco.
Secara khusus, ia menyoroti aspirasi mahasiswa terkait Dharma Jaya. Menurutnya, DPRD akan mengawal proses evaluasi dan meminta mahasiswa mempercayakan persoalan tersebut pada eksekutif maupun legislatif.
“Jadi kan yang digaris bawahi oleh teman-teman di sini mengenai Dharma Jaya, terutama ya. Oke enggak apa-apa nanti tetap (ditindaklanjuti), yang pasti bahwa, enggak usah khawatir, dan ini boleh dikontrol,” ujarnya.
Dari pihak mahasiswa, perwakilan AMPSI Muhammad Ikhsan menyebut Dharma Jaya sudah lama bermasalah dalam tata kelola. Ia menegaskan BUMD pangan itu tidak boleh hanya fokus pada keuntungan, melainkan harus memberi manfaat nyata bagi warga.
“Jangan hanya mencari keuntungan, tapi harus lebih bermanfaat bagi rakyat,” kata Ikhsan.
AMPSI juga menyinggung hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan kejanggalan laporan keuangan sejumlah BUMD. Dugaan manipulasi pajak, perbedaan data internal dan eksternal, hingga potensi moral hazard manajemen menjadi alarm serius bagi tata kelola perusahaan daerah.
“DPRD punya fungsi pengawasan sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014. Maka wajar bila publik mendesak agar fungsi ini dijalankan dengan tegas,” tegas Ikhsan.
TERPOPULER
