Infografis
- Ratusan mahasiswa dari Unpad dan elemen masyarakat sipil menggelar demonstrasi
- Aksi ini ultimatum yang diberikan kepada pemerintah untuk memenuhi 17+8 Tuntutan Rakyat
- Tuntutan massa tidak hanya ditujukan kepada Presiden dan DPR
Suara.com - Suasana di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat (5/9/2025) sore diwarnai oleh aksi massa yang menamakan diri mereka "Piknik Rakyat Nasional". Ratusan peserta aksi, yang mayoritas merupakan mahasiswa dari Universitas Padjadjaran (Unpad), mulai memadati gerbang utama parlemen, membawa agenda besar untuk menagih janji pemerintah dan wakil rakyat.
Para peserta aksi mengenakan pakaian dan atribut berwarna pink, hijau, hingga biru yang disebut menjadi simbol pergerakan rakyat.
Setibanya di lokasi, massa yang telah melakukan long march dari depan Gedung TVRI langsung membentuk lingkaran dan memulai orasi secara bergantian menggunakan pengeras suara, menyuarakan kekecewaan dan tuntutan mereka.
Terpantau lebih dari 400 mahasiswa hadir sambil mengibarkan bendera dan menyanyikan lagu perjuangan, seperti Halo-Halo Bandung dan Buruh Tani, menambah semarak suasana di Jalan Gatot Subroto.
Aksi ini merupakan puncak dari seruan yang digalang oleh Koalisi Masyarakat Sipil. Seruan aksi itu dipublikasikan melalui akun Instagram BEM Kema Unpad, @bem.unpad, pada Jumat (5/9) dini hari, dengan poster bernarasi aksi damai yang didominasi warna pink dan hijau.
Tujuan utama dari "Piknik Rakyat Nasional" ini adalah untuk menagih pemenuhan 17+8 Tuntutan Rakyat kepada pemerintah, dengan tenggat waktu yang jatuh tepat pada hari ini, 5 September 2025.
Tuntutan tersebut dialamatkan secara spesifik kepada berbagai lembaga negara, mulai dari Presiden, DPR, pimpinan partai politik, hingga aparat keamanan.
Berikut adalah rincian 17 tuntutan mendesak yang menjadi inti dari aksi demonstrasi hari ini:
Untuk Presiden Prabowo
Baca Juga: Deadline Tiba! Mahasiswa Unpad Geruduk DPR Desak Pemerintah Penuhi Tuntutan 17+8
- Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
- Bentuk tim investigasi independen terkait kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan lain dalam aksi 28–30 Agustus.
Untuk DPR
- Bekukan kenaikan gaji/tunjangan DPR dan batalkan fasilitas baru.
- Publikasikan transparansi anggaran DPR secara proaktif.
- Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota DPR yang bermasalah (termasuk melalui KPK).
Untuk Ketua Umum Partai Politik
- Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
- Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
- Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil.
Untuk Polri
- Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
- Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.
- Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM.
Untuk TNI
- Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.
- Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
- Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
Untuk Kementerian Sektor Ekonomi
- Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja di seluruh Indonesia.
- Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
- Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.
