Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan adanya konsekuensi finansial berat bagi para anggota DPR yang kini berstatus nonaktif.
Berdasarkan hasil rapat konsultasi pimpinan, seluruh hak keuangan para legislator tersebut resmi dihentikan.
"Pimpinan DPR menegakan anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak-hak keuangannya," ujar Dasco di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (5/9/2025).
Langkah ini diambil untuk menindaklanjuti keputusan sejumlah partai politik yang menonaktifkan kadernya. Proses selanjutnya akan diserahkan kepada mekanisme etik internal.
"Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan, beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui mahkamah partai politik masing-masing, dengan meminta mahkamah kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik masing-masing, yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud," jelas poin kesepakatan tersebut.
Mengenai nasib akhir para anggota tersebut, apakah bisa kembali aktif atau tidak, Dasco menyerahkannya pada hasil sidang etik.
"Baik bahwa pada saat kemarin tindakan preventif yang dilakukan adalah penonaktifan sambil kemudian diproses di mahkamah partai karena penonaktifan itu kan belum dalam dengan proses.Nah ini sudah diproses," kata Dasco.
"Kita akan melihat hasil sidang etiknya, nanti biar Mahkamah Kehormatan Dewan dan Mahkamah Partai itu berkoordinasi."
Sebelumnya diberitakan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya menyepakati sejumlah poin krusial dalam tuntutan rakyat "17+8". DPR secara resmi mengumumkan penghentian tunjangan rumah anggota dan memoratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
Kesepakatan ini dicapai oleh seluruh fraksi dalam pertemuan pimpinan DPR yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani pada Kamis (4/9/2025).
"Satu, DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak 31 Agustus 2025," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/9/2025).
Selain fasilitas perumahan, DPR juga menghentikan sementara aktivitas kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri, kecuali untuk undangan yang bersifat kenegaraan.
"Yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR terhitung sejak tanggal 1 September 2025. Kecuali menghadiri undangan kenegaraan," imbuhnya.
Sehari sebelumnya, sejumlah influencer dan aktivis menyerahkan tuntutan rakyat 17+8 ke perwakilan DPR di Gedung Kompleks Parlemen, Kamis (4/9/2025).
Penyerahan dilakukan oleh Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah, terdiri dari Abigail Limuria, Andovi da Lopez, Jerome Polin, Andhyta F Utami (Afu), Fathia Izzati, hingga Jovial da Lopez.
TERPOPULER
