Pegawai Kemenag Beli Tunai Rumah Rp6,5 Miliar! Diduga dari Korupsi Haji, Kini Disita KPK

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membuat gebrakan dalam pengusutan skandal di Kementerian Agama (Kemenag). Pada Senin (8/9/2025), tim penyidik KPK secara resmi menyita dua unit rumah mewah di kawasan Jakarta Selatan dengan total nilai fantastis mencapai Rp 6,5 miliar.

Penyitaan aset ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan korupsi besar terkait pembagian kuota dan penyelenggaraan ibadah haji untuk periode 2023-2024. Aset mewah tersebut ternyata milik seorang aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di lingkungan Kemenag.

“Rumah disita dari salah satu pegawai Kementerian Agama (ASN pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh),” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (9/9/2025).

Fakta yang lebih mencengangkan adalah cara pembelian kedua rumah tersebut. Menurut Budi, aset properti itu diduga kuat dibeli secara tunai pada tahun 2024.

KPK meyakini uang yang digunakan berasal dari aliran dana haram, yakni fee hasil jual-beli kuota haji yang menjadi bancakan oknum-oknum tidak bertanggung jawab.

Modus Korupsi Kuota Haji Terbongkar

Lantas, bagaimana modus korupsi ini berjalan? Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, membeberkan duduk perkara yang kini tengah diusut oleh lembaga antirasuah.

Semua berawal dari lobi Presiden Joko Widodo kepada Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud pada tahun 2023.

Hasilnya, Indonesia mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 20.000 untuk tahun 2024. Menurut aturan yang berlaku, pembagian kuota ini seharusnya mengikuti formula yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, Asep menjelaskan pembagian kuota haji seharusnya 92 persen untuk kuota reguler dan 8 persen untuk kuota khusus.

“Jadi kalau ada kuota haji, berapa pun itu, pembagiannya demikian. Kuota regulernya 92 persen, kuota khususnya 8 persen,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (5/8/2025).

Dengan tambahan 20.000 kuota, seharusnya pembagiannya adalah 18.400 untuk jemaah haji reguler dan 1.600 untuk jemaah haji khusus. Namun, di sinilah dugaan perbuatan melawan hukum terjadi. Kuota tambahan tersebut justru dibagi rata.

“Tetapi kemudian, ini tidak sesuai, itu yang menjadi perbuatan melawan hukumnya, itu tidak sesuai aturan itu, tapi dibagi dua. 10.000 untuk reguler, 10.000 lagi untuk kuota khusus,” ungkap Asep.

“Jadi kan berbeda dong, harusnya 92 persen dengan 8 persen, ini menjadi 50 persen, 50 persen. Nah seperti itu, itu menyalahi aturan yang ada,” tambah dia.

Perubahan komposisi inilah yang menjadi celah korupsi. Dengan menggelembungkan kuota haji khusus yang biayanya jauh lebih mahal, pendapatan agen-agen travel tertentu melonjak drastis. Kuota-kuota "basah" ini kemudian diduga diperjualbelikan kepada travel-travel yang menjadi rekanan.