“Tetapi kemudian, ini tidak sesuai, itu yang menjadi perbuatan melawan hukumnya, itu tidak sesuai aturan itu, tapi dibagi dua. 10.000 untuk reguler, 10.000 lagi untuk kuota khusus,” ungkap Asep.
Perubahan drastis dari 92:8 menjadi 50:50 inilah yang menjadi inti masalah. Kuota haji khusus yang biayanya jauh lebih mahal dan menguntungkan bagi travel agent membengkak secara tidak wajar. Kuota "gemuk" inilah yang kemudian diduga menjadi bancakan dan diperjualbelikan di antara asosiasi travel dan oknum di Kemenag.
“Kemudian prosesnya, kuota ini, ini kan dibagi-bagi nih. Dibagi-bagi ke travel-travel... Dibagi-bagi sesuai dengan, karena ada asosiasi travel, tentunya kalau travelnya besar, ya porsinya besar. Travel yang kecil, ya dapatnya juga kecil,” ujar Asep.
