Kapolri Listyo Sigit Mau Dicopot Prabowo Lewat Komisi Reformasi Polri? Begini Fakta versi Istana!

Suara.com - Isu pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto berencana melakukan reformasi di tubuh Polri lewat wacana pembentukan Komisi Reformasi Polri. Menanggapi itu, pihak Istana menyangkal jika upaya reformasi Polri yang dilakukan Presiden Prabowo, salah satunya mencopot jabatan Listyo Sigit di pucuk pimpinan Korps Bhayangkara itu. 

Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro saat ditemui awak media di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (15/9/2025).

Dia pun meminta publik untuk menunggu langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto yang bakal membentuk Komisi Reformasi Polri, termasuk hal teknis yang akan dilakukan.

"Nggak dong, nggak ada (ganti Kapolri)," ujarnya dikutip dari Antara, Selasa (16/9/2025).

Menurut dia, reformasi terhadap Polri adalah kebijakan dari Presiden Prabowo dan bukan merupakan usulan. Untuk itu, dia juga meminta publik untuk menunggu tim yang akan mengisi Komisi Reformasi Polri tersebut.

"Kalau Presiden sudah menyampaikan kebijakan, nanti secara teknis seperti apa ya kita tunggu," katanya.

Wacana Bentuk Komisi Reformasi Polri

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto segera membentuk komisi untuk mengevaluasi dan mereformasi Polri, mengingat reformasi kepolisian merupakan salah satu tuntutan masyarakat termasuk juga Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang terdiri sejumlah tokoh bangsa dan tokoh-tokoh lintas agama.

Di Istana Kepresidenan RI, Jakarta (11/9), Gerakan Nurani Bangsa menyampaikan langsung aspirasi mereka dan tuntutan dari masyarakat sipil langsung kepada Presiden Prabowo dalam sesi dialog, yang juga dihadiri beberapa menteri Kabinet Merah Putih. Pertemuan itu berlangsung selama tiga jam.

Aspirasi mengenai reformasi Polri yang disampaikan GNB itu telah direncanakan dan dirumuskan konsepnya oleh Presiden Prabowo.