Infografis
Suara.com - Aksi demonstrasi yang meledak di Gedung DPR yang hingga kini menyebar seantero daerah di Indonesia ternyata ikut disorot oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.
Diketahui, Gedung DPR RI menjadi sasaran utama publik yang geram dengan serentetan kebijakan termasuk adanya kenaikan tunjangan anggota Dewan. Belum lagi, beberapa ulah anggota dewan terkait video joget-joget di gedung DPR hingga ucapan-ucapannya yang dianggap kontroversial.
Buntut dari itu, gelombang protes itu meledak di Gedung DPR sejak 25 Agustus lalu hingga merembet ke daerah-daerah lain.
Susi Pudjiastuti tampaknya ikut merasa prihatin dengan kondisi ini. Pemilik maskapai Susi Air itu pun lantas meminta Ketua DPR RI Puan Maharani agar segera mengumpulkan para anggota dewan agar membuka dialog dengan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Susi menanggapi adanya permohonan maaf dari Puan imbas tewasnya sopir ojol, Affan Kurniawan yang dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob Polri saat bentrokan massa vs aparat meletus di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat pasca demonstrasi di DPR RI pada 28 Agustus 2025 lalu.
"Dearest Mbak Puan, kumpulkan semua anggota dewan di gedung DPR. Terima rakyat yg telah mengamanahkan amanahnya kepada Mbak Puan & aanggota dewan lainnya," tulis Susi di akun X pribadinya, belum lama ini.
Bahkan, Susi pun menantang agar pimpinan DPR memecat anggota dewan yang dianggap nirempati kepada rakyat.
"Pecat anggota dewan yang tidak punya emphaty kepada rakyat. Laksanakan apa yang menjadi kehendak rakyat. DPR adalah perwakilan rakyat," cuitnya.
Diketahui, imbas dari gelombang protes rakyat, Puan Maharai sebelumnya menyampaikan permintaan maaf kepada publik lewat video. Permintaan maaf itu setelah aksi demonstrasi di Jakarta dan daerah sekitarnya memakan korban jiwa.
Baca Juga: Delpedro Marhaen dkk Dicap Provokator Demo Rusuh di Jakarta, Polisi: Ada Tutorial Rakit Bom Molotov
Setidaknya, ada 10 korban tewas selama meletusnya demonstrasi yang berujung kerusuhan di Jakarta dan daerah-daerah lain.
Alih-alih memecat, sejumlah partai politik hanya menonaktifkan para kadernya yang bertugas di DPR. Mereka di antaranya adalah Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach (Partai NasDem), Uya Kuya dan Eko Patrio (Partai Amanat Nasional), dan Adies Kadir (Partai Golkar).
