REGIONAL:
- Sejumlah pengemudi menggelar "Aksi 179" di Gedung DPR RI, Jakarta.
- Banyak driver ojol di berbagai daerah menolak ikut dan memilih tetap bekerja.
- Mereka khawatir aksi ditunggangi politik dan lebih fokus pada advokasi regulasi.
Suara.com - Aksi unjuk rasa bertajuk 'Aksi 179' yang digelar sejumlah pengemudi ojek online (ojol) di Jakarta pada Rabu (17/9/2025) tidak mendapat dukungan penuh dari seluruh komunitas.
Sebagian besar driver di berbagai daerah justru memilih untuk tetap bekerja (on bid) demi menjaga stabilitas dan memenuhi kebutuhan keluarga.
Sikap ini ditegaskan oleh berbagai asosiasi pengemudi yang khawatir aksi tersebut rawan ditunggangi kepentingan politik dan tidak mewakili suara mayoritas. Sekretaris Jenderal Koalisi Ojek Daring Nasional (KODAN) Bekasi Raya, Handriko, memastikan driver di wilayahnya tidak terlibat.
"Driver Bekasi tetap on bid, tidak ada yang ikut aksi. Kami lebih memilih menjaga situasi agar tetap stabil,” katanya, kepada awak media, Rabu (17/9/2025).
Menurutnya, langkah ini diambil setelah mengevaluasi dampak dari aksi-aksi sebelumnya.
"Kami ingin ikut menciptakan rasa aman dan kondusif," katanya.
Pandangan serupa datang dari Solo. Juru bicara Asosiasi Gabungan Aksi Driver Roda Dua (Garda) Soloraya, Djoko Saryanto, menyatakan bahwa ojol tidak ingin gerakan mereka dimanfaatkan untuk tujuan politik.
Pihaknya kini lebih fokus pada advokasi kebijakan.
"Kami lebih fokus memperjuangkan regulasi yang jelas, bukan demo yang rawan ditunggangi," jelasnya.
Perwakilan komunitas Unit Reaksi Cepat (URC), Michael, bahkan menyebut peserta aksi sebagai oknum yang tidak mewakili suara driver secara keseluruhan.
"Kalau menurut saya, justru mereka itu bukan bagian dari ojol. Itu hanya sebagian kecil, oknum saja, dan tidak mewakili driver. Ojol yang asli lebih pilih cari order," ungkapnya.
Ia juga menjamin layanan akan tetap berjalan normal.
"Order tetap jalan, aplikasi tetap buka, jadi tidak akan ada gangguan berarti di lapangan," jelasnya.
Michael juga secara khusus meminta agar nama almarhum Affan Kurniawan, seorang rekan mereka, tidak dipolitisasi dalam aksi tersebut.
"Keluarga sudah secara tegas menyatakan tidak ingin nama almarhum dibawa ke ranah politik jalanan," katanya.
Sementara di sisi lain, aksi yang digelar oleh asosiasi Garda Indonesia ini tetap berjalan di depan Gedung DPR RI dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyampaikan bahwa ribuan pengemudi membawa tujuh tuntutan utama.
Tuntutan tersebut antara lain mendesak agar RUU Transportasi Online masuk Prolegnas 2025-2026, potongan aplikator diturunkan menjadi 10 persen, adanya regulasi tarif yang adil, serta meminta Kapolri mengusut tuntas tragedi 28 Agustus 2025.
TERPOPULER