- Skandal korupsi Kemenaker diduga libatkan banyak perusahaan PJK3.
- Biaya sertifikat K3 digelembungkan dari Rp 275 ribu jadi Rp 6 juta.
- Kemenaker diduga pakai PJK3 sebagai 'perpanjangan tangan' pungli.
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini mendalami keterlibatan sejumlah perusahaan jasa K3 (PJK3) lain yang diduga menjadi 'perpanjangan tangan' dalam skema pemerasan ini.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi, penyidik berfokus memetakan jaringan perusahaan yang diduga ikut terlibat dalam praktik haram yang telah menjerat eks Wamenaker Immanuel Ebenezer Noel ini.
"Ini kan juga diduga melibatkan sejumlah PJK3 lain," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (17/9/2025).
Sebelumnya, KPK telah membeberkan modus operandi dalam kasus ini.
Oknum di Kemenaker diduga secara resmi menunjuk PJK3 sebagai kepanjangan tangan untuk melakukan pemerasan.
Biaya sertifikasi K3 yang seharusnya hanya Rp275.000 digelembungkan secara masif.
"Nah dari nilai Rp275.000 untuk pengurusan sertifikasi K3 ini yang kemudian itu ya menjadi Rp6 juta, bahkan ada yang lebih," ungkap Plt Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, beberapa waktu lalu.
Uang hasil pemerasan tersebut kemudian dibagi-bagi.
"Jadi bagi PJK3 ini sekian persen, kemudian yang sekian persennya diberikan kepada oknum di Kementerian Ketenagakerjaan," tambah Asep.
Dengan temuan baru ini, Budi Prasetyo menegaskan bahwa penyidik akan terus menelusuri skema di lapangan untuk mendapatkan konstruksi perkara yang utuh, termasuk membidik oknum pejabat Kemenaker lain yang mungkin terlibat.
“Termasuk nanti pihak-pihak siapa saja yang mendapatkan pendelegasian dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk penerbitan sertifikasi K3," ujar Budi.
Hingga saat ini, KPK baru mengungkap keterlibatan PT KEM sebagai salah satu PJK3 yang diduga bekerja sama dengan Kemenaker untuk mempersulit dan memeras perusahaan lain.
Penyelidikan terhadap PJK3 lainnya kini menjadi prioritas utama penyidik.
TERPOPULER
