“Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai... pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).”
PSSI, sebagai induk organisasi sepak bola nasional, kerap menerima kucuran dana dari APBN untuk berbagai program, mulai dari pemusatan latihan timnas hingga penyelenggaraan event.
Ketergantungan pada dana negara inilah yang membuat posisi Ketua Umum PSSI yang dipegang oleh seorang menteri aktif menjadi sangat problematis secara hukum.
Apa Risikonya Bagi Indonesia?
Pelanggaran terhadap prinsip independensi bukanlah masalah sepele. FIFA memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi berat kepada federasi anggota yang dinilai melanggar aturan.
Sanksi tersebut bisa berupa:
1. Skorsing Keanggotaan: PSSI bisa dibekukan dari keanggotaan FIFA.
2. Larangan Bertanding: Tim nasional dan klub-klub Indonesia bisa dilarang berpartisipasi dalam semua kompetisi internasional di bawah naungan FIFA dan konfederasi benua.
3. Penghentian Bantuan Finansial: FIFA dapat menghentikan aliran dana bantuan pengembangan yang sangat vital bagi federasi.
Situasi ini menempatkan sepak bola Indonesia di ujung tanduk. Di satu sisi, ada harapan besar pada kepemimpinan Erick Thohir. Di sisi lain, bayang-bayang sanksi FIFA akibat rangkap jabatan menjadi ancaman yang tidak bisa diabaikan.
Baca Juga: Dicopot dari Komite PSSI, Apa Jabatan Ratu Tisha Sekarang?
