- Dishub DKI Jakarta menyegel area parkir milik BUMD Dharma Jaya.
- Parkir liar yang tidak berizin menambah kemacetan.
- Parkir ilegal mengurangi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Suara.com - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menyegel dua lokasi parkir milik BUMD Dharma Jaya di kawasan Cakung dan Pulogadung karena terbukti beroperasi tanpa izin. Penindakan ini merupakan bagian dari upaya penertiban parkir ilegal yang tengah digencarkan oleh Pemprov DKI.
Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dishub DKI Jakarta, Adji Kusambarto, menegaskan bahwa aturan perizinan berlaku untuk semua pihak, tanpa terkecuali.
"Baik itu swasta ataupun kantor pemerintah harus membuat izin kalau mau mengelola perparkiran," ujar Adji kepada wartawan, Kamis (18/9/2025).
Adji menyebut, hingga saat ini pihaknya telah menindak lebih dari 20 lokasi parkir ilegal di Jakarta. Seluruh data hasil penyegelan ini akan diserahkan sebagai bahan rekomendasi kepada Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta.
Parkir Ilegal Rugikan PAD dan Perparah Macet
Di sisi lain, Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Jupiter, mendukung langkah tegas Dishub. Ia menilai praktik parkir ilegal merugikan banyak pihak karena:
- Mengurangi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Memperburuk kemacetan.
- Memberatkan warga karena tarif yang seringkali tidak sesuai aturan.
"Penyegelan adalah langkah untuk memberikan efek jera kepada operator nakal," katanya saat dihubungi terpisah.
Politisi Partai NasDem itu juga meminta peran serta warga untuk melaporkan praktik parkir ilegal. Temuan-temuan ini, lanjutnya, akan menjadi bahan rekomendasi kebijakan dalam peraturan daerah.
Baca Juga: DPRD 'Geruduk' Parkir Ilegal di Jaktim, Dua Lokasi Disegel Paksa, Potensi Pajak Miliaran Bocor
