Suara.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengungkap, jajaran perangkat daerah Pemprov DKI Jakarta dan direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang kerap absen dari rapat kerja bersama DPRD, tanpa alasan yang jelas.
Pernyataan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta penutupan masa persidangan III tahun sidang 2024–2025, sekaligus pembukaan masa reses IV tahun sidang 2025–2026.
Rapat tersebut juga dihadiri Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
"Terdapat beberapa catatan bahwa dalam beberapa kali rapat, baik perangkat daerah maupun BUMD yang telah diundang oleh DPRD namun tidak hadir tanpa konfirmasi yang jelas," ungkap Khoirudin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (4/9/2025).
Khoirudin menilai absennya anak buah Pramono telah menghambat fungsi pengawasan dan pembahasan substansi kebijakan pemerintah daerah.
Menurutnya, kehadiran jajaran Pemprov maupun BUMD menjadi hal penting untuk memastikan setiap program kerja dapat dibahas secara transparan.
"Kami meminta perhatian serius kepada seluruh perangkat daerah dan BUMD agar hadir pada saat rapat bersama DPRD," tegasnya.
Khoirudin pun meminta agar jajaran Pemprov DKI maupun BUMD melaporkan lebih dahulu kepada pimpinan DPRD jika menyelenggarakan rapat atau kegiatan lain yang turut mengundang anggota dewan.
"Hal ini penting untuk menjaga transparansi, akuntabilitas dan keterlibatan seluruh unsur dalam proses pembahasan," pungkasnya.
Baca Juga: Komnas HAM Investigasi Kebakaran Gedung DPRD Makassar Pasca Kerusuhan
