REGIONAL:
- Bahlil tekankan kader Golkar DPRD peka terhadap aspirasi dan kondisi rakyat.
- Anggota dewan diminta pastikan APBD langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
- Golkar siap kawal program prioritas Presiden, dari gizi hingga kedaulatan energi.
Suara.com - Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, memberikan arahan strategis kepada kader dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Fraksi Golkar DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota gelombang kedua tahun 2025 di Jakarta Barat, Senin (22/9/2025) malam.
Dalam sambutannya, Bahlil menekankan pentingnya konsolidasi internal serta peran aktif anggota dewan dari Partai Golkar dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.
"Alhamdulillah, hari ini kami dari DPP Partai Golkar melakukan konsolidasi fungsional dalam bentuk Bimtek. Ini adalah tahap kedua, setelah tahap pertama dilaksanakan minggu lalu," ujar Bahlil.
Dua Arahan Utama untuk Kader Golkar
Bahlil menyampaikan dua poin utama yang harus menjadi perhatian anggota DPRD Golkar di semua tingkatan.
"Pertama, kami meminta agar seluruh anggota DPR harus selalu berada di tengah-tengah masyarakat, terutama ketika ada aspirasi yang perlu disampaikan," tegasnya.
Ia juga menambahkan pentingnya kepekaan kader terhadap kondisi masyarakat saat ini.
"Kita harus peka dengan kondisi masyarakat yang ada sekarang, harus berada di tengah-tengah masyarakat, dan hidup kita juga harus bisa melakukan penyesuaian," tambahnya.
APBD Harus Pro-Rakyat
Dalam arahannya, Bahlil menegaskan agar anggota dewan memastikan proses penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) berpihak kepada kepentingan rakyat.
Anggaran yang dialokasikan, menurutnya, harus langsung menyentuh kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat nyata.
Selain isu internal partai, Bahlil menginstruksikan kader Golkar untuk mendukung penuh program prioritas Presiden, mulai dari makanan bergizi, Koperasi Merah Putih, hilirisasi, kedaulatan energi, hingga kedaulatan pangan.
"Golkar sebagai partai pendukung pemerintah dan dalam koalisi adalah partai nomor satu karena mempunyai 102 kursi di DPR RI dan hampir 3.000 anggota DPR di Kabupaten/Kota."
"Oleh karena itu, kita harus betul-betul berada pada garda terdepan untuk menyukseskan dan mengawal program-program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," katanya.
TERPOPULER