Boni Hargens: Tim Transformasi Polri Bukan Tandingan, Tapi Bukti Inklusivitas Reformasi

"Kapolri sudah menegaskan, tim ini tidak hanya bekerja berdasarkan arahan internal atau Komite Reformasi Polri, tetapi juga membuka diri terhadap kritik, saran, dan masukan dari masyarakat sipil serta pakar independen. Ini langkah maju dalam demokratisasi kelembagaan," jelas Boni.

Kapolri Jenderal Sigit sendiri menegaskan bahwa Tim Transformasi Reformasi Polri bukan tandingan Komisi Reformasi Polri yang akan dibentuk Presiden Prabowo Subianto.

"Beberapa hari ke depan kami akan mengundang koalisi masyarakat sipil untuk ikut berbicara dan memberi masukan, sehingga menjadi satu rangkuman besar," ujar Sigit di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (26/9/2025).

Boni menegaskan bahwa upaya mem-framing seolah ada pertentangan antara Presiden dan Kapolri adalah narasi yang menyesatkan.
"Mereka yang terus menggoreng isu semacam ini sesungguhnya sedang mengadu domba dan merusak kepercayaan publik. Hubungan Presiden dan Kapolri adalah kemitraan strategis, dan mengadu keduanya sama saja dengan mengguncang stabilitas nasional," ujar dia.

Boni mengingatkan, Pasal 30 UUD 1945 menempatkan Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan melindungi masyarakat. Kapolri diangkat dan diberhentikan Presiden dengan persetujuan DPR.

"Dengan kerangka itu, tudingan bahwa Kapolri berseberangan dengan Presiden adalah ilusi politik. Yang ada justru soliditas. Polri di bawah Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama jajaran Presisi telah membuktikan Polri bisa modern, humanis, dan transparan," kata Boni.

Menurutnya, fakta ini jangan dikaburkan oleh riuh politik.

"Mari berpijak pada data, merasakan dampaknya, dan mendukung mereka yang sungguh bekerja," pungkas Boni.