Anggota DPR Desak 'Rebranding' Program Makan Bergizi: 'Gratis'-nya Dihapus, Konotasinya Negatif

Suara.com - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi NasDem, Irma Suryani Chaniago, mengusulkan untuk melakukan re-branding program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menghilangkan frasa 'gratis'.

Usulan tersebut disampaikannya terkait nomenklatur penamaan program tersebut dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Menurutnya, program yang dijalankan di era Pemerintahan Prabowo tersebut menekankan bahwa program tersebut merupakan investasi serius untuk masa depan bangsa.

"Makan bergizi gratis ini, sebaiknya yang gratisnya itu dihapus Pak. Makan bergizi saja. Nggak usah pakai gratis karena konotasinya negatif," ujar Irma dalam rapat di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).

Ia menjelaskan bahwa niat di balik program penyediaan makanan bergizi adalah sangat luhur.

Sebab, hal tersebut berakar pada keinginan presiden dan pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. 

"Karena apa? Karena niat dari presiden niat dari pemerintah memberikan ini kepada anak-anak bangsa adalah niat yang sangat baik, yang sangat mulia untuk anak-anak bangsa ini punya IQ yang lebih tinggi dari yang ada sekarang," tegasnya.

Irma Suryani Chaniago berpendapat bahwa penghapusan kata 'gratis' akan lebih menonjolkan esensi program sebagai upaya serius dan strategis pemerintah dalam memperbaiki gizi anak-anak, yang pada akhirnya diharapkan berdampak pada peningkatan kecerdasan dan kualitas hidup generasi penerus bangsa. 

Sebelumnya diberitakan, program MBG dalam beberapa waktu belakangan menjadi sorotan warga lantaran banyak kasus keracunan di sejumlah SPPG.

Terakhir kasus keracunan makanan MBG terjadi di SDN 01 Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Kondisi tersebut membuat sejumlah siswa mendapat perawatan intensif.

Sementara berdasarkan keterangan yang disampaikan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari pada 23 September 2025, jumlah korban keracunan MBG mencapai sekitar 5.000 pelajar.

Dia menyebut Badan Gizi Nasional (BGN) hingga Kementerian Kesehatan memiliki data yang berbeda-beda. Namun disebutnya angka masih memiliki kemiripin yakni berkisar 5.000 pelajar.

BGN misalnya, melaporkan terdapat 5.080 pelajar yang menjadi korban keracunan dengan 46 kasus. Sementara Kementerian Kesehatan mencatat 60 kasus dengan korban 5.207 orang.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mencatatkan 55 kasus dengan jumlah korban mencapai 5.320 pelajar.