Sidang UU Pers di MK, Pemerintah Sebut Iwakum Tak Punya Legal Standing

Vania Rossa, Dea Hardiningsih Irianto

Senin, 06 Oktober 2025 | 15:48 WIB
Sidang UU Pers di MK, Pemerintah Sebut Iwakum Tak Punya Legal Standing
Sejumlah jurnalis yang tergabung dalam Iwakum saat menggelar aksi unjuk rasa di Gedung MK. (ist)
baca 10 detik
  • Dirjen Komunikasi Publik dan Komunikasi Kementerian Komunikasi dan Digital, Fifi Aleyda Yahya, menyebut Iwakum tidak memenuhi syarat legal standing dalam gugatan ke MK.
  • Gugatan Pasal 8 UU Pers diajukan Iwakum agar kerja jurnalistik tidak dikriminalisasi sepanjang sesuai kode etik.
  • Pemerintah menegaskan implementasi norma yang dipersoalkan Iwakum tidak langsung terkait dengan ketentuan Pasal 8 UU Pers.

Suara.com - Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Komunikasi, Kementerian Komunikasi dan Digital Fifi Aleyda Yahya menyebut bahwa Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) tidak memiliki kedudukan hukum dalam gugatan terhadap Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers).

Hal itu dia sampaikan saat mewakili kuasa hukum pemerintah dalam sidang lanjutan perkara 145/PUU-XXIII/2025 terkait gugatan yang dilayangkan Iwakum terhadap Pasal 8 UU Pers ke Mahkamah Konstitusi (MK)

“Kesimpulan atas legal standing pemohon bahwa dalil para pemohon lebih pada implementasi norma yang tidak langsung terkait ketentuan a quo,” kata Fifi di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (6/10/2025).

Dengan begitu, Fifi menegaskan bahwa pemerintah memandang bahwa Iwakum selaku pemohon dalam perkara ini tidak memiliki legal standing.

“Oleh karena itu, pemerintah berpendapat para pemohon perkara 145 tidak memenuhi kualifikasi untuk memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan pada pasal 51 ayat 1 UU Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu,” tegas Fifi.

Diketahui, Iwakum menggugat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers digugat ke MK dengan tujuan agar kerja-kerja jurnalistik tidak dikriminalisasi

"Wartawan tidak boleh bekerja dalam tekanan, wartawan tidak boleh bekerja dalam bayang-bayang kriminalisasi, wartawan harus dilindungi oleh hukum," kata Ketua Iwakum Irfan Kamil di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (19/8/2025).

Untuk itu, Iwakum meminta agar MK menegaskan bahwa kerja jurnalistik tidak bisa dikriminalisasi sepanjang sesuai dengan kode etik jurnalistik.

baca juga
Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Pengurus PWI Pusat 2025-2030 Resmi Dikukuhkan, Meutya Hafid Titip Pesan Ini

Pengurus PWI Pusat 2025-2030 Resmi Dikukuhkan, Meutya Hafid Titip Pesan Ini

News | Sabtu, 04 Oktober 2025 | 13:47 WIB

ID Liputan Dikembalikan, Ekspresi Diana Valencia Jadi Sorotan

ID Liputan Dikembalikan, Ekspresi Diana Valencia Jadi Sorotan

Your Say | Selasa, 30 September 2025 | 17:26 WIB

Prabowo Ngamuk Korupsi Triliunan, Tiba-tiba Singgung Gaji Wartawan: Yang Duitnya Banyak Bos Kalian

Prabowo Ngamuk Korupsi Triliunan, Tiba-tiba Singgung Gaji Wartawan: Yang Duitnya Banyak Bos Kalian

News | Senin, 29 September 2025 | 16:19 WIB

Terkini

Daftar 704 Mutasi Perwira Polisi, 2 Jenderal Dicopot

Daftar 704 Mutasi Perwira Polisi, 2 Jenderal Dicopot

News | Minggu, 22 November 2026 | 13:44 WIB

Apa Manfaat Peptide? Ini 5 Serum Lokal dengan Peptide untuk Samarkan Kerutan Usia 40 Tahun

Apa Manfaat Peptide? Ini 5 Serum Lokal dengan Peptide untuk Samarkan Kerutan Usia 40 Tahun

Lifestyle | Minggu, 22 November 2026 | 13:40 WIB

Indonesia Resmi Bebaskan Tarif Ekspor ke Eropa, Apa Kabar Hilirisasi?

Indonesia Resmi Bebaskan Tarif Ekspor ke Eropa, Apa Kabar Hilirisasi?

Bisnis | Minggu, 22 November 2026 | 13:36 WIB

Cara Mengaktifkan Enkripsi End to End pada Cadangan Chat WhatsApp

Cara Mengaktifkan Enkripsi End to End pada Cadangan Chat WhatsApp

Tekno | Minggu, 22 November 2026 | 13:35 WIB

Bukan Cuma Harus Sepaham dengan Prabowo, Haedar Nashir Ungkap 4 Kriteria Wapres Ideal

Bukan Cuma Harus Sepaham dengan Prabowo, Haedar Nashir Ungkap 4 Kriteria Wapres Ideal

News | Minggu, 22 November 2026 | 13:34 WIB

Identitas Palsu hingga CEO Obsesif: Ini Daya Tarik dan Kekurangan Drama Love in the Edge of Divorce

Identitas Palsu hingga CEO Obsesif: Ini Daya Tarik dan Kekurangan Drama Love in the Edge of Divorce

Your Say | Minggu, 22 November 2026 | 13:29 WIB

Tiga Jenderal Terseret Kasus Penyadapan Prabowo Dimutasi ke Yanma Polri

Tiga Jenderal Terseret Kasus Penyadapan Prabowo Dimutasi ke Yanma Polri

News | Minggu, 22 November 2026 | 13:23 WIB

Potensi Emas Ujung Kulon Jadi Sorotan, Kebakaran Papua Terlupakan

Potensi Emas Ujung Kulon Jadi Sorotan, Kebakaran Papua Terlupakan

Your Say | Minggu, 22 November 2026 | 13:20 WIB

Gaji Rp50 Juta dan Bonus Rp600 Juta di Awal Kerja, WNI Mana yang Tidak Tergiur

Gaji Rp50 Juta dan Bonus Rp600 Juta di Awal Kerja, WNI Mana yang Tidak Tergiur

Bisnis | Minggu, 22 November 2026 | 13:12 WIB

Soal Pengganti Gibran, Bahlil: Cuma Presiden dan Yang Maha Kuasa yang Tahu Namanya

Soal Pengganti Gibran, Bahlil: Cuma Presiden dan Yang Maha Kuasa yang Tahu Namanya

News | Minggu, 22 November 2026 | 13:03 WIB

×