Infografis
- Permintaan Roy sempat ditolak oleh KPU DKI pada Agustus 2025.
- Roy menambahkan, setelah surat itu ditembuskan ke Pramono, KPU DKI akhirnya menyetujui permintaan salinan ijazah Jokowi.
- Roy yakin ada campur tangan Pramono di balik kesediaan KPU DKI memberikan salinan ijazah Jokowi.
Suara.com - Eks Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Roy Suryo, mengaku mendapat bantuan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk memperoleh salinan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta.
Roy menjelaskan, awalnya ia bersama pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi meminta salinan ijazah Jokowi ke KPU RI, KPU DKI, serta KPU Solo.
Ketiga instansi tersebut tercatat menyimpan ijazah Jokowi saat mantan politikus PDIP itu mendaftar sebagai calon Presiden, Gubernur DKI, dan Wali Kota Solo.
Namun, permintaan Roy sempat ditolak oleh KPU DKI pada Agustus 2025. Atas kondisi itu, ia lantas mengirimkan surat kepada Pramono Anung.
"Kita tembusi, kita tembusi surat. Meskipun beliau [Pramono] tidak menjawab langsung, kita berkomunikasi pribadi, tapi saya yakin beliau membaca dan ikut membantu," ujar Roy kepada wartawan, Senin (13/10/2025).
Roy menambahkan, setelah surat itu ditembuskan ke Pramono, KPU DKI akhirnya menyetujui permintaan salinan ijazah Jokowi.
Meski belum terkonfirmasi, Roy yakin ada campur tangan Pramono di balik kesediaan KPU DKI memberikan salinan ijazah Jokowi.
"Artinya, setelah kita tembusi surat ya, ke Pak Pramono Anung, KPUD DKI langsung oke (menyetujui permintaan salinan ijazah Jokowi). Jadi, ini pasti atas bantuan beliau [Pramono)," lanjutnya.
Usai mendapatkan persetujuan, Roy baru menerima salinan ijazah Jokowi pada Senin ini. Pengambilan dilakukan bersama Bonatua Silalahi.
Baca Juga: Wisata Malam Ragunan Diserbu! Gubernur Pramono Soroti Antrean 'Horor', Siapkan Jurus Parkir Jitu
Roy mengungkapkan, ijazah yang diterima dari KPU DKI—yang semula diserahkan Jokowi saat Pemilihan Gubernur DKI 2012—memiliki bentuk dan dimensi yang sama dengan ijazah dari KPU RI yang digunakan saat Pemilihan Presiden 2019.
"(Ijazah Jokowi) yang tahun 2019, dengan yang KPU DKI, yang tahun 2012 ini, bentuk ijazahnya sama, dimensinya sama. Nah, yang menarik adalah dengan bentuk ujasa yang sama itu, berarti sama yang sudah kami teliti, ijazah ini 99,9 persen palsu," pungkasnya.
