Infografis
- KPK merespons kritik Mahfud MD yang menilai lembaga antirasuah seharusnya langsung menyelidiki dugaan mark up anggaran proyek kereta cepat Whoosh tanpa menunggu laporan.
- Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan pihaknya bisa proaktif melakukan penyelidikan melalui case building, selain menerima aduan masyarakat.
- Mahfud sebelumnya mengungkapkan dugaan biaya proyek Whoosh membengkak hingga tiga kali lipat dibandingkan standar di China.
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi pernyataan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD soal KPK seharusnya menindaklanjuti informasi mengenai dugaan mark up anggaran pada pengadaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh.
Pasalnya, KPK sempat menyampaikan imbauan kepada Mahfud untuk membuat laporan terkait perkara tersebut kepada KPK dengan melampirkan informasi awal. Namun, Mahfud menilai KPK sebagai lembaga penegak hukum seharusnya langsung menindaklanjuti informasi dugaan tindak pidana, bukannya meminta laporan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa dalam menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi, pihaknya tidak hanya menindaklanjuti laporan atau aduan masyarakat.
“KPK juga bisa melakukan case building dari temuan awal adanya dugaan suatu tindak pidana korupsi,” kata Budi kepada wartawan, Senin (20/10/2025).
“KPK proaktif melakukan kedua pendekatan tersebut, proaktif untuk menindaklanjuti setiap laporan aduan masyarakat maupun proaktif melakukan case building dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi,” tambah dia.
Meski begitu, Budi menjelaskan informasi awal dari publik akan diterima KPK. Sebab, laporan atau aduan masyarakat dinilai sebagai pelibatan langsung publik dalam upaya pemberantasan korupsi.
“Oleh karenanya, KPK selalu terbuka kepada masyarakat, yang mengetahui atau memiliki informasi dan data awal yang valid adanya dugaan tindak pidana korupsi, silakan dapat menyampaikan kepada KPK, baik nantinya akan menjadi informasi awal maupun pengayaan bagi KPK dalam penanganan suatu perkara,” tandas Budi.
Sebelumnya, Mahfud MD dalam akunnya di media sosial X menjelaskan bahwa di dalam hukum pidana, jika ada informasi tentang dugaan peristiwa pidana, aparat penegak hukum (APH) seharusnya langsung menyelidiki, bukan minta laporan. Dia juga menyebut KPK bisa memanggil sumber informasi tersebut untuk dimintai keterangan.
“Laporan hanya diperlukan jika ada peristiwa yang tidak diketahui oleh APH sehingga perlu ada yang melaporkan, misalnya penemuan mayat. Tapi kalau ada berita ada pembunuhan maka APH harus langsung bertindak menyelidiki, tak perlu menunggu laporan,” tulis Mahfud.
Baca Juga: Raut Wajah Jokowi Berubah Saat Ditanya Utang Whoosh: Apa yang Terjadi?
KPK Minta Mahfud Buat Laporan Soal Dugaan Mark Up Anggaran Proyek Whoosh
KPK meminta mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan informasi mengenai dugaan korupsi pada proyek pengadaan kereta cepat Jakarta-Bandung Woosh.
Hal itu disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo sekaligus menanggapi pernyataan Mahfud MD yang menyebut adanya penyelewengan anggaran berupa mark up pada proyek pengadaan kereta cepat Woosh.
“KPK mengimbau bagi masyarakat yang mengetahui informasi awal ataupun data awal terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi, maka silakan dapat menyampaikan aduan tersebut kepada KPK melalui saluran pengaduan masyarakat,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).
Menurut dia, Mahfud perlu menyampaikan laporan yang memuat informasi awal yang nantinya bisa diverifikasi oleh KPK.
“Tentunya dari setiap laporan pengaduan masyarakat, KPK akan mempelajari dan menganalisis, apakah substansi atau materi dari laporan tersebut termasuk dalam unsur dugaan tindak pidana korupsi atau bukan,” ujar Budi.
