Pemerintah Lanjutkan Proses Pemilihan Gelar Pahlawan Nasional 2025, Masih Ada Nama Soeharto

Suara.com - Kementerian Sosial melanjutkan proses seleksi usulan gelar pahlawan nasional 2025 dengan menyerahkan berkas nama-nama calon pahlawan nasional kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) yang diketuai oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan dalam berkas itu ada 40 nama yang telah diusulkan jadi pahlawan nasional, salah satunya Presiden RI ke-2 Soeharto dan Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) serta aktivis Marsinah.

Gus Ipul memastikan kalau nama-nama yang diusulkan itu telah memenuhi syarat menjadi pahlawan nasional dengan melalui seleksi sejak tahap di kabupaten/kota.

"Ada beberapa nama yang memang kita bahas dan kita putuskan pada tahun ini. Di antaranya adalah Presiden Soeharto, Presiden Abdurrahman Wahid, dan juga ada Marsinah, serta ada beberapa tokoh-tokoh yang lain," kata Gus Ipul saat konferensi pers di Kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Gus Ipul menambahkan, beberapa nama lainnya ada pula yang berasal dari kalangan ulama.

"Di antaranya seperti Kiai Kholil Pangkalan di Jawa Timur, ada Kiai Bisri Syansuri, dan juga ada ulama-ulama yang lain. Semuanya Alhamdulillah hari ini bisa saya serahkan secara langsung kepada Pak Fadli Zon," kata dia.

Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menambahkan kalau dirinya sebagai Ketua GTK akan menyeleksi kembali 40 nama yang telah diserahkan itu bersama anggota GTK yang lain.

Selain Fadli Zon, dewan GTK di antaranya diisi oleh Menko Politik dan Keamanan Jamari Chaniago, Menteri Agama Nazaruddin Umar, mantan Kapolri Sutarman, Marsekal TNI Imam Supaat, serta sejumlah sejarahwan seperti Prof. Susanto Zuhdi dan Prof. Agus Mulyana

"Kami akan bersidang untuk membahas, mengkaji ini dan nanti akan kita sampaikan hasilnya kepada Presiden Republik Indonesia," kata Fadli Zon.

Dia tidak bisa memastikan jumlah nama yang akan dipilih bisa mendapat gelar pahlawan. Menurut Fadli, nantinya keputusan akhir menjadi hak prerogatif Presiden Prabowo.

"Biasanya Presiden itu memilih jumlahnya tentu terbatas. Kalau kelayakan, semuanya sudah layak. Tetapi keterbatasan itu diserahkan nanti kepada Presiden atas rekomendasi dari Dewan Gelar," ucapnya.