Infografis
- Pimpinan Komisi X DPR ikut mengawasi pemilihan bakal calon dekan UI
- Pemilihan bacalon dekan UI diminta dilakukan tanpa adanya praktik intervensi dan korupsi.
Suara.com - Pimpinan Komisi X DPR RI ikut mengawasi jalannya pemilihan bakal calon dekan Universitas Indonesia (UI).Pemilhan bacalon Dekan UI mesti harus terbebas dari praktik korupsi hingga intervensi politik.
Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfan. Menurutnya, jika pemilihan dekan UI mengalami tekanan politik maupun unsur politik uang, maka tidak sejalan dengan prinsip otonomi perguruan tinggi.
Diketahui, proses seleksi bakal Calon Dekan FMIPA UI, FK UI, FKM UI, FFarmasi UI, Fasilkom UI, FIB UI, FISIP UI, FPsikologi UI, dan Vokasi UI periode 2025–2029 memasuki tahapan berikutnya. Para bakal calon dekan yang telah dinyatakan lolos tahap verifikasi administrasi kini melangkah ke tahap berikutnya, yakni asupan publik serta pemaparan visi dan misi.
"Dugaan intervensi politik dan politik aliran dalam pemilihan dekan, di kampus manapun itu, termasuk di Universitas Indonesia ini, bagi kami merupakan hal yang serius dan tidak sejalan dengan prinsip otonomi perguruan tinggi," ujarnya ditulis pada Rabu (22/10/2025),.
Oleh karenanya politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mendorong Kemendiktisaintek dan pihak kampus Universitas Indonesia untuk memastikan proses pemilihan berjalan transparan, objektif, serta bebas dari tekanan politik.
"Ini agar integritas akademik tetap terjaga. Pemilihan Dekan bagian dari otonomi kampus, sudah semestinya harus bebas dari semua intervensi politik pihak manapun," ujarnya.
Diketahui, tahapan asupan publik akan berlangsung selama 1 bulan sampai 13 November 2025. Pada tahapan ini publik baik internal yaitu sivitas dan warga Universitas Indonesia.
Termasuk publik eksternal dari berbagai kalangan dan latar belakang diperkenankan memberikan asupan publik terhadap para calon tersebut. Hal ini diharapkan mampu mendorong transparansi serta membuka ruang partisipasi lebih luas.
Diberitakan sebelumnya, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengimbau agar proses pemilihan dekan seluruh Fakultas UI benar-benar terbebas dari praktik politik aliran maupun intervensi kekuasaan. Menurutnya, jabatan dekan bukanlah panggung politik, melainkan amanah akademik.
Baca Juga: Anaknya Dipukul Teman, Anggota DPR ini Pilih Mediasi di Sekolah Ketimbang Lapor Polisi
“Kampus ya harus bebas intervensi dan memang harus mencerminkan jiwa-jiwa akademik. Itu yang harus ditekankan,” kata Trubus dalam keterangannya, Kamis (16/10/2025).
Ia menilai aneh bila kampus negeri justru terjerumus pada politik aliran dan praktik intervensi di level pemilihan dekan.
"Kalau ada intervensi dan intrik muncul dalam proses pemilihan dekan sekelas kampus dan fakultas menurut saya aneh. Harusnya kan bagaimana dia bisa mengembangkan kampus ke depan dengan menjaga nilai-nilai yang dijunjung di kampus UI ,” ujarnya.
