- Dharma mengingatkan bahwa reformasi Polri merupakan bagian langsung dari gelombang reformasi nasional tahun 1998.
- Ia juga menilai pola hubungan tersebut membuat Polri mudah dijadikan alat kekuasaan.
- Menurutnya, reformasi tidak boleh berhenti di tataran simbolik, tetapi harus menjadi gerakan struktural dan substansial.
“Penguasa bisa menggunakan Polri karena ada sistem,” jelasnya.
“Jadi perbaikannya itu tidak bisa parsial. Karena harus kita ketahui bersama bahwa polri hanyalah salah satu subsistem. Daripada sistem pemerintahan negara,” lanjut Dharma.
Menyoroti hubungan struktural antara Polri dan Presiden, Dharma mengibaratkan lembaga itu sebagai tangan dari tubuh pemerintahan.
“Tadi saya katakan bahwa polri hanyalah salah satu subsistem dari pemerintahan. Artinya kalau kita bicara satu badan, dia mungkin hanya kakinya kan. Atau mungkin cuma tangan kirinya atau tangan kanannya. Tapi tangan kanan dan tangan kiri ini yang menggerakkan siapa?,” katanya.
“Pepatah mengatakan, ikan busuk dari kepala. Nah, siapa kepalanya Polri? Presiden.” lanjutnya.
Dharma menyimpulkan, kunci reformasi sesungguhnya terletak pada kehendak kepala negara.
“Kebijakan untuk melakukan reformasi kembali adalah tanya Presiden. Kalau Presiden mengatakan begini, begitu, selesai kok masalah,” tegasnya.
Reporter: Maylaffayza Adinda Hollaoena
Baca Juga: Istana Bantah Kabar Sebut Listyo Sigit Setor Nama Komite Reformasi Polri ke Presiden Prabowo
