Minta Diangkat Jadi ASN, Guru Madrasah Kepung Monas: Kalau Presiden Berkenan Selesai Semua Urusan

Suara.com - Para guru madrasah dari berbagai daerah di Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Monumen Nasional (Monas), tepatnya Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (30/10/205).

Mereka menuntut agar pemerintah memperlakukan guru madrasah setara dengan guru di sekolah umum, termasuk dalam hal pengangkatan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Punggawa Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI), Heri Purnama, menyebut pihaknya sudah menyampaikan aspirasi serupa ke berbagai lembaga negara.

“Kita sudah sampaikan dalam RDPU Komisi 8, dengan Komisi 10 DPR RI, dengan Badan Legislasi sudah, kita sudah ke Kementerian Agama juga sudah, kita sudah ke MenPAN juga sudah, dan hari ini titik terakhir, final, aspirasi kita sederhana,” ujarnya.

Menurut Heri, pemerintah selama ini tidak memberikan kuota P3K maupun ASN bagi guru madrasah, meski dasar hukumnya sama dengan sekolah umum.

“Perlakukan guru madrasah sama seperti guru di sekolah. Kita sama-sama lembaga pendidikan, dasar hukumnya sama, undang-undang sisdiknas, undang-undang guru dan dosen, tapi perlakuannya berbeda,” ucapnya.

Ia menilai, ketimpangan ini sudah berlangsung terlalu lama dan perlu keberpihakan langsung dari Presiden.

“Dan ini membutuhkan politiknya presiden, Pak. Bukan lagi DPR. Bukan lagi kementerian. Ini politiknya presiden. Kalau presiden berkenan, maka selesai semua urusan,” kata Heri.

Heri juga menyoroti fakta sebagian besar guru madrasah bekerja di lembaga swasta yang tidak mendapatkan akses rekrutmen ASN.

"Kami ini nggak ada P3K-nya dari guru madrasah swasta. Kami ingin ada kuota P3K. Berikan dong buat madrasah swasta. Dan ditempatkan kembali ke madrasah swastanya,” jelasnya.

Ia mengingatkan madrasah berperan besar dalam sejarah pendidikan di Indonesia.

Karena itu, ia meminta pemerintah tak mengabaikan kesejahteraan para tenaga pengajarnya.

“Bangsa ini belum ada, madrasah sudah ada kok. Sekolah belum ada, madrasah sudah ada. Presiden belum ada, madrasah sudah ada. Kita ini menjadi benteng pertahanan terakhir buat bangsa Indonesia,” tutur Heri.

Heri juga menyesalkan minimnya perhatian negara terhadap kesejahteraan guru madrasah yang sebagian besar berstatus honorer.

“Guru madrasah itu hitungannya 90 sampai 95 persen tenaga honor. Tidak ada P3K, tidak ada ASN. Ketika ada P3K, ada ASN, guru sekolah dasar yang diangkat. SMP yang diangkat,” ucapnya.

Lebij lanjut, Heri juga menyentil ketidakadilan dalam pengelolaan pendidikan di Indonesia. Ia mempertanyakan mengapa pendidikan madrasah berada di bawah Kementerian Agama, bukan di bawah lembaga pendidikan nasional.

“Kok kami berdasarkan Islam, kemudian ada di Kementerian Agama? Ini gimana sebenarnya aturannya? Kami sebenarnya mengusulkan, kalau bisa ini dikelola secara profesional. Kementerian Agama biarkan mengelola agama, pendidikan ada lagi,” katanya.

Sebagai solusi jangka panjang, ia mengusulkan pembentukan lembaga khusus untuk mengelola pendidikan madrasah di Indonesia.

"Saya ingin ada sebuah badan lembaga pengelola, badan pengelola lembaga pendidikan madrasah di Indonesia ini. Sehingga khusus pendidikan madrasah itu dikelola oleh sebuah badan, bukan oleh sebuah kementerian agama,” pungkasnya.

Aksi hari ini diikuti berbagai organisasi guru madrasah, termasuk PGIN, PGSI, PGMM, dan PGMNI.