Wakapolri Ungkap Langkah Pembenahan Polri: Aktifkan Pamapta dan Modernisasi Pelayanan SPKT

Suara.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus menunjukkan keseriusannya dalam melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem pelayanan publik.

Upaya ini menjadi jawaban atas tuntutan masyarakat yang menginginkan pelayanan kepolisian yang lebih cepat, adil, dan transparan.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo meninjau langsung implementasi peran Pamapta dan peningkatan pelayanan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) di Polresta Denpasar, Polda Bali.

Langkah ini merupakan bagian dari program Quick Wins Akselerasi Transformasi Polri, yang bertujuan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Sesuai dengan arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Polri melakukan revitalisasi menyeluruh terhadap seluruh unit SPKT, mulai dari tingkat Polsek, Polres, hingga Polda di seluruh Indonesia.

Salah satu fokus utama adalah mengaktifkan kembali fungsi Pamapta sebagai sistem komando terintegrasi yang mampu merespons laporan masyarakat secara cepat, mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP), serta menindaklanjuti setiap laporan kejahatan dan gangguan kamtibmas secara terukur.

“Pamapta harus berani dan tegas memimpin serta mengarahkan piket fungsi, karena Pamapta adalah Kapolres di luar jam dinas,” tegas Komjen Dedi dalam arahannya.

Ia juga menekankan pentingnya penyesuaian pola patroli berdasarkan tingkat kerawanan wilayah agar kehadiran Polri benar-benar dirasakan masyarakat.

SPKT Modern dan Ramah Masyarakat

Sebagai bentuk nyata peningkatan kualitas layanan, Polri tengah memperkuat fasilitas di SPKT agar masyarakat merasa nyaman saat melapor.

Sejumlah fasilitas pendukung disiapkan, seperti ruang bermain anak, ruang laktasi bagi ibu menyusui, serta ruang KASPKT yang dilengkapi perlengkapan operasional modern, termasuk rompi, body vest, senjata listrik, jas hujan, dan set quick response Sabhara.

Langkah ini mencerminkan upaya Polri membangun pelayanan publik yang ramah, humanis, dan inklusif, sesuai kebutuhan masyarakat dari berbagai kalangan.

Digitalisasi Layanan dan Pengawasan Terpadu

Tak hanya memperbaiki sarana fisik, Polri juga tengah mempercepat transformasi digital dalam pelayanan publik.

Sistem pelaporan masyarakat kini dilengkapi fitur identifikasi pelapor, mencakup foto, nama, dan lokasi yang dapat dipantau langsung oleh petugas on duty.

Operator SPKT juga akan dibekali kemampuan untuk mengontrol kamera, melakukan video tour di titik rawan, serta memantau situasi lalu lintas secara real-time melalui video drone.

Semua sistem ini akan terintegrasi dengan aplikasi Mabes Polri, sehingga membentuk data tunggal nasional tanpa duplikasi, mempercepat analisis, dan memastikan setiap laporan masyarakat ditangani secara akurat dan transparan.

“Semua aplikasi dan perangkat yang dibangun harus benar-benar digunakan untuk melayani masyarakat, bukan sekadar menjadi simbol modernisasi. Polri harus hadir dengan bukti kerja, bukan hanya janji,” tegas Dedi.

Ia juga menegaskan pentingnya penggunaan body camera sebagai alat pengawasan dan bukti otentik dalam setiap kegiatan kepolisian di lapangan.

Transformasi Menuju Polri Modern dan Terpercaya

Langkah-langkah konkret ini menjadi jawaban atas berbagai kritik publik terhadap pelayanan kepolisian yang dinilai belum maksimal.

Melalui penguatan peran Pamapta, revitalisasi SPKT, dan digitalisasi layanan, Polri menunjukkan kesungguhan dalam membangun sistem pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berkeadilan.

“Polri harus berubah dan terus berbenah. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan terbaik, dan Polri harus hadir dengan wajah humanis, profesional, dan mampu memberikan rasa aman,” ujar Dedi.

Dengan implementasi yang konsisten dan komitmen berkelanjutan dari seluruh jajaran, Polri optimistis bahwa SPKT di seluruh Indonesia akan menjadi simbol nyata transformasi menuju institusi kepolisian yang modern, akuntabel, dan dipercaya rakyat.